Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Lembaga Ombudsman DIY berfungsi:

1. Penyebarluasan pemahaman mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang LO DIY kepada Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalurahan, Badan Usaha, dan masyarakat di DIY;
2. Pengoordinasian dan/atau kerja sama dengan Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, tindakan sewenang-wenang;
3. Pengoordinasian dan/atau kerja sama dengan badan usaha dalam menciptakan praktik dunia usaha yang profesional dan beretika;
4. Pengelolaan laporan dari masyarakat;
5. Pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dari masyarakat;
6. Penguatan koordinasi dalam upaya pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan praktik dunia usaha;
7. Peninjauan kebijakan atas penyelenggaraan pemerintahan dan praktik dunia usaha; dan
8. Penyusunan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan dan akhir tahun kepada Gubernur atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang.