Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya sehingga kami dapat menjalankan mandat Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2014 dan menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada Triwulan Kesatu(Oktober-Desember) Tahun 2017.

Triwulan Kesatu Tahun 2017 ini melanjutkan kerja-kerja pada Tahun 2016, salah satunya adalah Advoksi Penguatan Kelembagaan Ombudsman DIY. LO DIY sebagai lembaga pengaduan publik, eksistensinya perlu untuk dikawal, dikuatkan baik dalam politik anggaran, politik kebijakan dan politik pengawasan. Oleh karenanya langkah advokasi panjang perlu dilakukan baik secara intenal di LO DIY maupun eksternal bersama-sama organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat sipil di DIY. Harapannya lembaga ini ke depan semakin kokoh menjadi lembaga aduan publik milik masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara terhadap warga negaranya yang sedang mempunyai masalah terkait pelayanan publik.

Laporan ini berisi rekaman program dan kegiatan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 26 Desember sampai dengan 25 Maret 2017 dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta penyelenggaraan usaha swasta yang beretika dan berkelanjutan yang dalam prosesnya didanai oleh APBD DIY maupun dari lembaga lain yang telah terjalin kerjasamanya.

Pada Triwulan Kesatu Tahun 2017 telah menangani kasus sejumlah 161 kasus yang terdiri dari kasus Tahun 2016 yang belum selesai sejumlah 77 kasus, kasus baru pada Triwulan Kesatu berjumlah 84 (59 konsultasi dan 25 pengaduan). Kemudian upaya-upaya kerjasama dengan berbagai pihak dilakukan secara masif agar apa yang menjadi amanat LO DIY dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat DIY.

Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik, pada akhir Tahun 2017 ini LO DIY melakukan konferensi pers terhadap tindak lanjut penanganan kasus dengan mengundang berbagai media cetak maupun elektronik sebagai salah satu implementasi transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Kiranya laporan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu perlu dukungan dari berbagai pihak agar harapan kami untuk mengoptimalkan capaian kinerja yang lebih baik ke
depannya menjadi terwujud. Kritik dan saran yang membangun sangat bermanfaat untuk perbaikan kinerja lembaga ini. Terutama bimbingan dan arahan dari Bapak Gubernur DIY sangat diharapkan untuk memberikan kemanfaatan yang lebih baik. Amien.

Yogyakarta, 25 Maret 2017
Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua,

Sutrisnowati, SH