Yayasan “17” Polisikan Kasus Pembongkaran

Abdul Hamied Razak

JOGJA – Yayasan Pengembangan Pendidikan (YPP) “17” Jogja telah melaporkan ke Polresta Jogja terkait dengan pengerusakan dan pembongkaran gedung SMA “17”1 dan SMP “17”2.

Selain perusakan bangunan cagar budaya, Yayasan juga melaporkan tindakan pencurian yang dilakukan oleh orang yang katanya mendapatkan kuasa dari ahli waris salah satu pendiri yayasan.

Kepada Harian Jogja, Kuasa Hukum Yayasan Pengembangan Pendidikan “17” Tri Sasono Widagdo mengatakan pihaknya melaporkan dua kasus berbeda terkait peristiwa pembongkaran gedung tersebut. “Pertama, saat dilakukan perusakan gedung pertama kali pada hari Sabtu (11/5) lalu. Kami melaporkan perusakan gedung ke Polresta Jogja,” ungkap Tri saat dihubungi, Jumat (17/5).

Hal kedua yang diperkarakan adalah kasus pencurian dan dilaporkan ke Polresta pada Jumat (17/5). Dijelaskan Tri, setelah dilakukan perusakan dan pembongkaran pada Sabtu (11/5) lalu, orang-orang suruhan itu juga mengambil kayu-kayu gedung yang hingga kini tidak tahu dibawa kemana.

Sejatinya, sambung Tri, sejak laporan kasus pertama pihak kepolisian sudah memberikan garis batas polisi di sekitar area gedung yang dirusak. Namun hal tersebut tidak menyurutkan nyali orang-orang yang mengaku disuruh Beda Sakti Rinhardjanto.

Wakil Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan  “17” Gatot Praditya mengatakan, pelaporan kasus tersebut sudah dikoordinasikan dengan penasihat hukum, pengurus yayasan, pihak sekolah dan guru-guru. “Sampai saat ini, kami belum bisa menghubungi Beda. Kami berharap bisa berkomunikasi dengannya demi kebaikan bersama,” harap Gatot.

Bedasakti bertempat tinggal di Sonosewu/DK.VI RT/RW.11/Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Beda merupakan ahli waris almarhum Bonaventura Hardjono Bonari, salah satu pendiri yayasan. Dia mengklain tanah dan bangunan tersebut adalah hak milik keluarganya. Adapun yayasan mengklaim sertifikat lahan memang diatas namakan Bonaventura sebagai salah satu pendiri yayasan.

Kuasa hukum keluarga Bonaventura Fachim Fahmi mengatakan, pihaknya belum mengetahui adanya laporan polisi itu. “Sampai saat ini, kami masih belum mendapatkan panggilan secara formal dari Polresta terkait pelaporan itu. Pak Beda, sampai saat ini belum bisa dihubungi,” kata Fahmi.

Sebagaimana diketahui, pembongkaran Gedung Sekolah SMA “17”1 dan SMP “17”2 sebagai buntut sengketa lahan, disayangkan sejumlah pihak. Selain merusak BCB, perobohan gedung bersejarah dinilai melanggar hukum.

Koordinator Advokasi Warisan Budaya Joe Marbun mengungkapkan aksi perusakan BCB sudah jelas melanggar Undang-undang. “Kejadian ini darurat bukan kejadian biasa. Ini teror fisik dan non fisik,” ucap dia, Jumat.

Pada keadaan darurat ini, kata dia, seharusnya instansi terkait melakukan tindakan darurat. Joe menyarankan agar pelaku perusakan ditangkap. Selain itu juga harus ada penjagaan di sekitar SMA “17”1 dan juga memikirkan rencana pemulihan bangunan. Namun ia menilai upaya tersebut sejauh ini belum dilakukan instansi terkait. Pemda pun dinilai lamban mengatasi masalah ini.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Sejarah Purbakala dan Museum Nursatwika mengungkapkan pada dasarnya pihaknya ada upaya memproses secara hukum kasus perusakan BCB tersebut. Namun ia mengaku tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan. Setidaknya Senin pekan depan baru akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk memutuskan langkah yang akan diambil.

(Eva Syahrani) redaksi @harianjogja.com

Sumber: Harian Jogja, Sabtu 18 Mei 2013 Halaman 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *