Waspadai Promosi Rumah Bersubsidi

YOGYAKARTA – Masyarakat pencari rumah diminta waspada yang ingin mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) berkedok hunian bersubsidi.

Di Yogyakarta mulai marak pengembang yang memikat konsumen berkedok menjual rumah bersubsidi, atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lembaga Ombudsman (LO) DIY membuka gelar perkara, setelah menerima laporan dari korban terkait modus pemasaran atau marketing yang dilakukan pengembang dengan membawaprogramrumahbersubsidi.

Pengembang tersebut juga mencatut nama bank untuk meyakinkan calon konsumen. Asisten Bidang Penanganan Aduan dan Investigasi LO DIY Sugeng Raharjo mengungkapkan, pihaknya menerima aduan kasus pengembang yang mencatut menjual rumah bersubsidi. Tapi setelah ditelusuri sebenarnya tidak bersubsidi.

“Pihak yang diadukan adalah pengembang yang sedang menggarap tiga kompleks perumahan di lokasi yang berbedabeda,” katanya dalam keterangan pers di Kantor LO DIY Jalan Tentara Pelajar 1A Bumijo, Jetis, Yogyakarta, kemarin.

Tiga kompleks perumahan yang ditawarkan berkedok bersubsidi itu berada di Dusun Tegaldowo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Piyungan (Bantul) dan Sayegan (Sleman). “Pelapor ini sudah membayarkan tanda jadi sebesar Rp1,5 juta. Harga rumahnya Rp116,5 juta,” katanya. LO DIY sudah melakukan klarifikasi ke Dinas Perizinan Bantul, Dinas Pekerjaan Umum Bantul, hingga perbankan yang dicatut tersebut.

Ternyata rumah yang dipasarkan oleh terlapor atau pengembang bukan program rumah bersubsidi yang digulirkan pemerintah. Pengembang juga bukan merupakan anggota dari Real Estate Indonesia (REI) DIY. Dalam iklan dan brosur pemasaran selalu menginformasikan bahwa rumah yang dijual termasuk rumah bersubsidi. “Proyek perumahan yang dibangun di lahan tersebut sama sekali juga belum dilengkapi perizinan.

Infonya itu tanah sengketa,” katanya. Sugeng mengutarakan, pengembang seharusnya tidak boleh mencantumkan program FLPP atau rumah bersubsidi dalam pemasarannya. LO DIY juga sudah klarifikasi kepada pengembang. Namun mereka justru memosisikan diri sebagai marketing , bukan pengembang. “Itu tetap tidak dibenarkan karena produk yang dijual bukan FLPP,” ujarnya. Dijelaskannya, dengan memasang pemasaran FLPP ada kerugian bagi konsumen.

Jika pengembang menjual Rp116,5 juta, tapi ternyata bukan FLPP berarti anggaran harga Rp116,5 juta itu harus dipakai untuk pajak biasa, bunga biasa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) biasa dengan tanpa subsidi. Menurut dia, jika konsumen membeli rumah tersebut maka kerugiannya besar. “FLPP itu kan ada subsidi pemerintah.

Ada bantuan pemerintah untuk fasum dan fasos juga. Pajaknya juga diringankan, bunga juga,” katanya. Di bagian lain, Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta Widijantoro menyatakan, perkara yang ditangani LO DIY sebenarnya sudah ada pasal perundangan yang dilanggar.

“Namun, Kepolisian biasanya menunggu pihak yang melaporkan,” ungkapnya. Menurut Widiajantoro, kebutuhan kepemilikan rumah di DIY saat ini tergolong tinggi. Konsumen rela melakukan utang ke mana-mana untuk bisa membeli rumah. “Hasrat untuk membeli rumah sering dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab dengan menarik keuntungan besar,” ujarnya.

ridwan anshori

Sumber

4 thoughts on “Waspadai Promosi Rumah Bersubsidi”

    1. Mohon maaf, sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Ombudsman DIY, kami tidak dapat memberikan informasi terkait dengan nama pengembang. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi via telepon atau datang langsung ke kantor Lembaga Ombudsman DIY.

      1. Itu kan penipuan harusnya diungkap aja lah ,biar gk banyak korban kasian kosumennya dong kalo gitu ,klo gk gimana cara nya konsumen tahu subsidi sama gak subsidi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *