Warga Protes Ada Orang Kaya di Rusunawa

Joko Nugroho

SLEMAN – Keberadaan penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dari golongan mampu mengusik warga. Bahkan, warga disekitar Rusunawa Dabag, Depok, Sleman pernah memprotes keberadaan mereka.

Sayangnya, Pemkab Sleman selaku pengelola hingga saat ini belum bereaksi. Salah satu warga Dusun, Sukedi, 36 mengaku risih melihat mobil terparkir di depan Rusunawa. “Jelas risih. Katanya ini untuk orang tidak mampu kok malah yang datang bawa mobil. Harusnya ada penertiban itu,” jelas Sukedi, Senin (13/5).

Menurut Sukedi, tidak hanya dirinya yang protes atas keberadaan penghuni dari golongan mampu itu. “Bahkan warga pernah protes dengan memberikan tulisan pemilik mobil ini tidak layak tinggal di Rusunawa. Namun kelihatannya pemilik mobil itu tidak menggubrisnya dan bersikap biasa saja. Kok nggak malu ya,” tutur Sukedi.

Kepala UPT Rusunawa Slema, Sumadi mengaku sudah mengetahui masalah ini. “Kalau yang masuk kawasan ini memang ada dan itu mobil kantor. Kami belum mendata, namun ada belasan mobil yang bisa masuk. Sedangkan yang ada diluar itu murni mobil pribadi,” jelas Sumadi.

Sumadi mengaku tidak bisa berbuat banyak atas kondisi itu. Pasalnya mereka memiliki surat resmi dari kantor yang menyatakan memang diberikan mobil dinas.

“Namun pertanyaannya gaji Rp 1,2 juta kok bawa mobil dinas. Kami ingin mengupayakan agar bisa diproses namun ini diluar kewenangan kami,” jelas Sumadi.

Sumadi juga mengatakan akan membatasi penggunaan mobil ini. Dia sudah mengusulkan kebijakan agar ada seleksi penyerahan slip gaji baru setiap satu tahun sekali.

Kondisi yang sama terjadi di Rusunawa Projotamansari I, di Ringroad Dongkelasn, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon. Namun pihak pengelola mengaku mobil tersebut bukanlah mobil pribadi.

Elvi Yani Saptaningsih, koordinator pengelola Rusunawa Projotamansari I mengaku ada beberapa penghuni yang bekerja sebagai sopir pribadi. Bahkan, imbuh Elvi, ada sopir taksi yang sesekali menyempatkan membawa pulang taksi untuk istirahat sejenak. “Becak pun pernah karena pekerjaannya memang tukang becak,” tambah Elvi.

Di Rusunawa yang berada di perbatasan Bantul dan Kota Jogja itu penghuninya tidak saja berasal dari Kota Geplak Saja. Warga Jogja mendapatkan kuota 30% dari 192 hunian. Tari, wiraswasta asal Umbulharjo, Jogja mengaku cukup nyaman tinggal di tempat itu. “Saya baru setahun ini tinggal dan memang cukup terbantu adanya fasilitas ini,” ujarnya.

Adapun Beni Susilo, 32 penghuni Rusunawa Bina Harapan Juminahan, Jogja mengaku tidak menggunakan jasa calo untuk mendapatkan hunian. Bahkan dia sudah memperpanjang kontrak hingga tiga tahun kedapan. Setiap bulan, sedikitnya dia mengeluarkan Rp250.000 untuk membayar sewa rusunawa Rp180.000 plus tagihan lain seperti listrik, air dan kebersihan. Dia bersyukur sudah bisa mandiri.

Manager Pengelola Rusunawa Juminah Ari Kristian membantah adanya praktik percaloan atau penghuni Rusunawa yang tidak memenuhi syarat. Pasalnya, sesuai Perwal 44/1999 tentang Pengelola Rusunawa, syarat pertama untuk menghuni Rusunawa itu adalah menikah disertai bukti surat nikah.

Kabid Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jogja Cahya Wijayanta menjelaskan Rusunawa tidak boleh dipindahtangankan. (Endro Guntoro, Abdul Hamied Razak) (redaksi@harianjogja.com)

Sumber: Harian Jogja, Selasa 14 Mei 2013 Halaman 1 & 11

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *