Urus IMB Tak Perlu Biaya

Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merekomendasikan agar setiap orang yang akan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tak dikenakan biaya.

Hal itu diungkapkan Zairin Harahap Konsultan Penelitian Lembaga Ombudsman Daerah pada acara paparan studi komparasi produk hukum daerah bidang perijinan banguna di Kab/Kota di Provinsi DIY di Kantor Lembaga Ombudsman Daerah, Rabu 921/12).

Meski direkomendasikan demikian, usulan itu perlu mendapatkan catatan bahwa warga tak perlu ditarik IMB harus dengan catatan khusus, misalnya gratis hanya untuk bangunan yang akan dijadikan tempat tinggal.

“Sedangkan yang dikenakan biaya hanya pengurusan izin bangunan atau usaha yang bersifat bisnis dan mengarah menuju profit. Bangunan itu mutlak punya izin bangunan,” kata Zairin.

Rekomendasi itu muncul berdasarkan pada Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia, di sana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh berkembang secara layak.

“Satu diantara yaitu kebutuhan tempat tinggal, jangan sampai warga yang benar tak mampu secara ekonomi tak dikenakan biaya IMB,” tegasnya.

Ketua LOD DIY H. Moh. Hasyim menambahkan, pada kasus tertentu pelanggaran terhadap perizinan IMB bisa tak dilakukan dengan melihat beberapa aspek seperti keterbatasan sarana dan prasarana, ketidakmampuan aparat menjatuhkan sanksi.

Dia mencontohkan, ketika ada pelanggaran izin pendirian tower yang melanggar izin. Jika tak ada sarana prasarana seperti dana pembongkaran yang membutuhkan dana tak sedikit.

“Termasuk jumlah penegakan hukum yang tak memungkinkan melakukan penindakan. Hal-hal seperti perlu dilihat pada tiap kasus agar tak dinilai tebang pilih,” ujarnya. (iwe)

Sumber: Tribun Jogja Kamis, 22 Desember 2011

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *