Urgensi Membentuk Komisi Informasi Daerah

SESUAI amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menegaskan bahwa mulai Mei 2010 UU tersebut akan berlaku efektif. Sehubungan dengan itu pasal 64 ayat (2) menegaskan bahwa penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana serta hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan UU ini harus rampung paling lambat tanggal 30 April 2010 atau dua tahun sejak UU KIP diundangkan.

Salah satu hal mutlak yang dibutuhkan kehadirannya untuk implementasi UU KIP adalah terbentuknya Komisi Informasi, yang terdiri dari Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Komisi Informasi Daerah (KID), baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sebab menurut pasal 23, Komisi Informasi itulah yang akan menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi (penyelesaian sengketa tanpa melalui proses pengadilan). Anggota KIP berjumlah 7 orang, dan KID terdiri dari 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan masyarakat.

Keberadaan Komisi Informasi sangat kuat dan independen mengingat UU KIP tidak mengamanatkan perlunya Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaannya sehingga tidak ada celah untuk mengamputasi fungsi Komisi Informasi seperti terjadi pada KPI/KPID. Dengan demikian fungsi Komisi Informasi untuk menetapkan petunjuk teknis, standar layanan informasi Publik, dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi maupun ajudikasi tersebut akan tetap melekat padanya.

Untuk menjalankan fungsi tersebut Komisi Informasi mempunyai tugas: (a) menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohonan Informasi Publik; (b) menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan (c) menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (pasal 26 ayat 1).

Adapun wewenang Komisi Informasi diatur dalam pasal 27 yang terdiri dari empat ayat. Pada ayat (1) disebutkan bahwa Komisi Informasi memiliki wewenang (a) memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; (b) meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa Informasi Publik; (c) meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan (d) membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Melihat fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana diatur dalam UU KIP jelaslah bahwa keberadaan Komisi Informasi baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat strategis. Sehubungan dengan itu maka urgensi untuk membentuk Komisi Informasi Daerah merupakan agenda mendesak untuk segera dilakukan.

Mengapa perlu segera membentuk Komisi Informasi Daerah? Pertama, untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi komisi secara optimal diperlukan perangkat aturan pelaksanaannya, seperti kebijakan umum dan petunjuk teknis standar pelayanan Informasi Publik, petunjuk teknis penyelesaian sengketa, dan kode etik yang harus disampaikan kepada publik. Jika pelaksanaan UU ini diharapkan berlaku efektif mulai Mei 2010, otomatis semua instrumen yang diperlukan harus sudah siap sebelumnya. Idealnya, pada akhir 2009 Komisi Informasi Daerah sudah terbentuk.

Namun, harapan itu agaknya tidak mungkin terwujud mengingat sampai saat ini proses pembentukan Panitia Ad Hoc ke arah sana pun belum juga terwujud. Keterlambatan itu harus menjadi perhatian semua pihak di jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.

Kedua, proses rekrutmen anggota Komisi Informasi (Daerah) bersifat politis karena yang menentukan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan pengalaman dalam bentuk lembaga independen seperti KPID maupun Ombudsman, proses pelaksanaannya ternyata memakan waktu sekitar enam bulan. Oleh karena itu, jika Komisi Informasi diharapkan sudah dapat bekerja pada bulan Mei 2010 otomatis proses pembentukannya harus segera dimulai. Bahkan bila perlu ada strategi khusus agar bisa lebih mempercepat.

Ketiga, agar UU KIP dapat berlaku efektif perlu adanya sosialisasi Undang-Undang itu sendiri. Kegiatan sosialisasi itu sendiri itu sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak. Namun, kenyataannya tidak banyak pihak yang peduli, bahkan badan-badan publik pun tidak banyak yang memahaminya. Untuk itulah perlu segera dibentuk Komisi Informasi Daerah agar ada yang menjadi garda depan dalam mensosialisasikan UU KIP.

Siapa yang harus bertanggung jawab dalam proses pembentukan Komisi Informasi Daerah? Sudah tentu, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi atau lembaga lain yang domain tugasnya mengurusi bidang Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab atas terbentuknya Komisi Informasi Daerah. Namun mengingat Komisi Informasi Daerah merupakan representasi kepentingan publik, maka publik harus proaktif dalam mendorong terbentuknya lembaga tersebut. Belajar dari proses pembentukan KPID DIY yang dikenal demokratis, tidak ada salahnya jika proses rekrutmen untuk calon anggota Komisi Informasi Daerah juga mengikuti pola yang sudah teruji. Pola yang dimaksud, yaitu dinas bersangkutan membentuk Tim Ad hoc dengan melibatkan elemen masyarakat yang peduli terhadap isu kebebasan informasi.

Tugas Tim Ad Hoc adalah membentuk proses rekrutmen sejak dari tahap perencanaan sampai dengan menyeleksi untuk ikut uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oeh DPRD. Rekrutmen oleh Tim Ad Hoc akan lebih menjamin adanya objektivitas dalam memilih calon. Bagaimana pun publik harus kritis, jangan sampai anggota Komisi Informasi Daerah dikuasai sepenuhnya oleh unsur pemerintah dengan memilih calon dari unsur masyarakat yang sudah diseting pihak penguasa.

Sebenarnya tidak cukup alasan untuk menunda pembentukan Komisi Informasi Daerah mengingat amanat Undang Undang mengenai hal itu sudah muncul sejak April 2008 sehingga aspek penganggaran mestinya juga sudah ikut diajukan untuk tahun 2009. Namun, entah mengapa sampai saat ini Komisi Informasi Daerah belum juga terwujud. Untuk itulah publik perlu mendesaknya secara terus menerus.

Sumber: KEDAULATAN RAKYAT, Kamis, 10 Desember 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *