Tiga Pejabat Bantul Kompak

Akui Tak Terlibat Penggalangan KTP

JOGJA – Tiga pejabat Bantul, yakni Wakil Bupati Sumarno, Asekda II, Bedjo Utomo dan Kepala Inspektorat, Subandrio kompak menyatakan tidak terlibat dalam proses penggalangan KTP PNS Bantul untuk mendukung pencalonan bupati/wakil bupati dari jalur independen Kardono dan Ibnu Kadarmanto.

“Itu tidak betul,” jelas Sumarno singkat seusai menjalani klarifikasi keterlibatan mereka dalam proses itu di Kantor Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, Kamis (18/2). Berdasarkan keterangan pelapor, Agus Sumartono yang juga anggota DPRD DIY kepada LOD DIY melaporkan tiga pejabat itu ada di Kantor Inspektorat Bantul tempat proses entri data KTP dilangsungkan pada 31 Januari 2010.

Namun Sumarno membantah laporan itu. “Kalau saya ada di situ (Kantor Inspektorat) hanya mampir, kan gak apa-apa. Saya mau pengajian di Pajangan kebetulan mampir dulu dan diajak makan bakmi,” akunya.

Dia mengaku tidak mengetahui aktivitas entri data KTP yang dilangsungkan di aula. Karena pada saat itu dia hanya masuk ke ruang kerja Kepala Inspektorat. “Soal data itu bukan urusan saya,” ujar Sumarno.

Pun demikian dengan Bedjo, dia mengaku kehadirannya di gedung itu hanya diundang untuk makan bakmi. Sedangkan Subandrio beralibi kedatangannya ke kantor untuk memastikan kegiatan itu sudah selesai karena gedung akan digunakan untuk pelayanan publik di hari berikutnya.

Ketua LOD DIY, Muhammad Hasyim menambahkan berdasarkan keterangan Subandrio, bakal calon bupati Bantul, Kardono menelepon dia meminta izin memakai aula Kantor Inspektorat Bantul. Subandrio mengizinkan karena dia mengaku penggunaan fasilitas pemkab untuk kepentingan pihak luar sangat longgar. Bahkan proses perizinannya pun kadang tak membutuhkan izin tertulis, cukup secara lisan.

“Awalnya dia (Subandrio) mikir-mikir dulu tapi karena kegiatannya di luar jam kerja akhirnya diperbolehkan, karena gedung itu juga sering dipinjam masyarakat. Dia memahami kegiatan itu hanya untuk kepentingan masyarakat, bukan dalam konteks untuk Pilkada,” tuturnya.

Terkait pemakaian fasilitas pemkab ini Hasyim mengatakan ada regulasi yang melarang pemakaiannya terutama untuk kepentingan pilkada. Tapi katanya saat ini belum memasuki tahap resmi pilkada.

Setelah mengklarifikasi tiga pejabat itu LOD DIY akan menyampaikan hasilnya kepada pelapor apakah ada hal-hal yang kurang tepat dari hasil klarifikasi. Sementara Wakil Ketua LOD DIY, Bagus Sarwono menambahkan kemungkinan LOD akan berkoordinasi dengan Panwaslu Bantul untuk menanyakan barang bukti yang sempat disita.

“Panwas menemukan barang bukti seperti bekas entri data dan daftar SKPD yang terlibat. Kami perlu lihat daftar itu,” ungkap Bagus. (rat)

Sumber: Bernas Jogja, Jumat 19 Februari 2010 Halaman 1 Kolom 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *