Tidak Sesuai Kesepatan Awal

AWALNYA, kebijakan Land Consolidation (LC) di Dusun Kragilan dan Rogoyudan, Desa Sinduadi, Kecamatan Sleman itu bisa diterima oleh masyarakat setempat yang ditunjukkan dengan penandatanganan bersama. Namun gejolak mulai muncul saat sertifikat LC diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional Provinsi DIJ.

Hal itu sebagiamana diungkapkan Kepala Dusun  Kragilan Hadi Suparman. “Masyarakat awam beranggapan bahwa dengan terbitnya sertifikat BPN Provinsi itu, lahan pertanian akan dijadikan pekarangan. Itu dibuktikan dengan sertifikat LC. Makanya sebagian warga kemudian mbalelo,” ungkapnya.

Selain itu, sertifikat yang diberikan ke warga tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Pemetakan lahan menjadi acak. Dicontohkan sebidang lahan yang semula milik A, setelah sertifikasi LC bisa jadi menjadi milik B atau C. tak hanya itu, seorang pemilik tanah yang cukup luas pun belum tentu mendapatkan tanah secara utuh sesuai sertifikat LC.

“Warga bingung karena lokasi lahan jadi semrawut. Kalau soal ukuran yang berkurang tidak masalah, tapi sertifikat yang tidak cocok dengan kepemilikan yang jadi masalah,” tandasnya.

Yang tanahnya luas juga terpecah-pecah dan tersebar menjadi 3 atau 4 bagian. “Ini yang juga memicu kemarahan warga,” lanjut Hadi yang termasuk memiliki tanah warisan yang terpecah-pecah tersebut.

Diceritakan, kebijakan LC memangkas sebanyak 15 persen setiap lahan milik warga. Parahnya lagi, tidak ada kompensasi materiil. Pemerintah yang mengganti dalam bentuk infrastruktur, seperti jalan aspal, Puskesmas dan masjid.

Warga juga tidak perlu pusing untuk mengubah status tanah. Pasalnya sertifikat LC secara otomatis sudah mengubah status tanah dari sawah menjadi pekarangan. “Warga memang nggak perlu ngrus-ngurus perubahan status. Pengeringan sawah katanya juga tidak dipunggut biaya. Nyatanya dalam sertifikat status tanah telah berubah menjadi pekarangan. Ini kan tidak cocok dengan kondisi awal yang berupa persawahan. Warga khawatir setelah jadi pekarangan tidak bisa bertani lagi terang Hadi.

Merasa tak terima, imbuh kepala Desa Kragilan itu, warga melakukan protes dengan cara merusak jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah. Patok-patok dicabut. Alhasil, beberapa titik yang akan dibuat jalan pun hanya tersisa tembok pembatas (bok penanda).

Pemerintah pun tidak jadi meneruskan membangun jalan dan infrastruktur lain. Aksi warga berlanjut dengan tidak mengindahkan ketentuan dalam sertifikat. Warga tetap mengelola lahan miliknya yang berupa sawah, meski sertifikat LC bukan atas nama sendiri. Melainkan atas nama orang lain sesuai pemetaan kebijakan program LC.

“Ini yang membuat kami gelisah. Di satu sisi, kami nggak bisa menjual tanah karena sertifikat bukan atas nama sendiri. Pemegang sertifikat juga bingung karena lahannya diolah oleh orang lain, pemilik lahan aslinya,” keluh Hadi. Alhasil, sebagian warga nekad membangun lahannya meski sertifikat belum diambil atau bukan atas nama sendiri. (yog)

Sumber: RADAR JOGJA, Jumat, 4 September 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *