Teten: Izin Presiden jadi tameng…

Untuk memeriksa kepala daerah

DEPOK: Mantan Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW) yang saat ini menjabat Sekretaris Jendral (Sekjen) Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Teten Masduki, menganggap izin Presiden untuk memeriksa kepala daerah tidaklah diperlukan.

Pasalnya, hal tersebut sering kali malah dijadikan tameng oleh kepala daerah untuk mengulur-ulur waktu agar tidak harus menjalani pemeriksaan.

“Alasannya  kan selalu itu, izin Presiden sebelum turun. Dalam masa itu (menunggu izin), mereka (kepala daerah) menyusun strategi agar bisa lolos dari jeratan hukum,” ujar Teten yang ditemui sesuai acara diskusi publik bertajuk wajah baru Ombudsman RI: Mencari Sosok Anggota ideal, di ruang Multimedia Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Senin (9/2) kemarin.

Dia berharap, ada lembaga seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di daerah yang bisa memeriksa kepala daerah tanpa perlu menunggu izin dari Presiden.

“Kecenderungannya sekarang kepala daerah melakukan tindakan korupsi secara kolektif,” imbuh Teten.

Tidak transparan

Izin Presiden, sambung dia, seringkali tidak diproses secara transparan oleh pihak berwajib.

“Tidak ada transparansi permintaan izin sampai dimana dan sedang bagaimana,” sorotnya lagi.

Teten: Izin…

Dengan kondisi seperti ini, laju permohonan surat izin ini menjadi susah terkontrol. “padahal, Surat Izin Presiden itu kunci untuk memeriksa kepala daerah. Jika dipersulit, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan baik,” tandas Teten.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zainal Arifin Muchtar, menyatakan hal serupa. Bagi dia, surat izin itu tidak lebih dari sekedar affair: “akan ada jual beli,karena seringkali pengerusakan surat itu berlarut-larut … Hal ini diperparah lagi dengan proses birokrasi yang berbelit-belit.” Meski begitu, imbuh dia, memang ada dilematis mengenai surat izin, yakin mengenai kelangsungan jalannya roda pemerintah daerah.

“Tapi semestinya tetap ada mekanisme yang mengatur,misalnya dengan pejabat sementara hingga proses peradilan selesai,” saran Zainal.

Kewenangan  tersebut, sambung dia, berada di tangan DPRD selaku wakil rakyat. “Namun parahnya, banyak wakil rakyat yang juga merupakan ‘pemain’ tidak langsung,” sentil Zainal.

Sumber: Harian Jogja, Selasa 10 Februari 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *