Terkait Pungutan Liar, Sekolah Berdalih Kurang Dana dari Dinas

Jumat, 14 Agustus 2015 10:49

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Lembaga Ombudsman (LO) DIY mengadakan pertemuan tertutup dengan berbagai pihak terkait pungutan di sekolah, Kamis (13/8/2015) di Kantor LO DIY.

Pertemuan dilaksanakan secara tertutup dengan mengundang perwakilan Dinas Pendidikan Kota maupun Kabupaten Se-DIY, dan pihak-pihak sekolah yang melakukan pungutan.

Dalam hasil pertemuan disorot banyak hal terkait pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah, kemudian Dinas Pendidikan sebagai otoritas yang mengatur satuan pendidikan dimintakan tanggapan.

Kepala LO DIY, Sutrisnowati, menuturkan, masalah yang sebetulnya terjadi adalah belum jelasnya batasan pungutan dan sumbangan sukarela. Regulasi yang ada seperti Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012, dan PP Nomor 17 Tahun 2010.

Ia mengatakan regulasi yang mengatur tentang perbedaan sumbangan dan pungutan sebetulnya sudah ada, namun tidak ada pengaturan secara detail mengenai batasan pungutan seperti batas maksimal pungutan maupun apa saja yang dapat termasuk pungutan.

“Regulasi sebetulnya sudah ada, namun belum secara jelas mengatur tentang sumbangan dan pungutan secara detail,” ujar Sutrisnowati, Kamis (13/8).

Dalam on motion yang dilaksanakan hari ini, Kamis (13/8), muncul berbagai masalah yang melatarbelakangi adanya pungutan, baik yang dikeluhkan oleh pihak sekolah maupun dinas.

Seperti yang dikemukakan oleh pihak Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, Alokasi dana kabupaten Bantul, mengeluhkan dana BOS dan BOSDA yang tak mampu mencakup keseluruhan sekolah.

Semisal untuk tingkat pendidikan Dasar di Bantul, BOS dan BOSDA baru dapat mencakup 70% dari keseluruhan sekolah. Sedangkan dana BOS SMP baru mencakup 58% dari keseluruhan sekolah di Bantul.

“Ketika kemampuan daerah kurang, maka pihak sekolah melaksanakan pungutan untuk menutupi biaya operasional sekolah yang masih kurang,” ujar Hanum Ariani, Wakil Ketua LO DIY.

Masalah lain yang muncul dalam on motion adalah kurangnya dana sekolah untuk menggaji Guru Tidak Tetap (GTT) untuk menutupi kekurangan pengajar di sekolah. Padahal tidak ada anggaran daerah untuk menggaji GTT.

Sedangkan, untuk penerimaan CPNS yang dibatasi karena moratorium selama lima tahun ke depan.Belum lagi terkait dengan kegiatan luar sekolah seperti partisipasi lomba yang terkadang membutuhkan biaya tambahan.

Menurut Sutrisnowati, pungutan yang dilakukan oleh sekolah ini berkorelasi dengan masalah-masalah yang terekspose dalam on motion yang disampaikan pada pertemuan siang ini.

“Semuanya jadi berkorelasi dengan adanya masalah-masalah ini. Pungutan oleh sekolah jadi hal yang tak dapat terhindarkan,” ujarnya.

Pihak LO DIY masih akan mengadakan pertemuan dengan pakar untuk membicarakan masalah-masalah yang muncul terkait pungutan ini, sehingga nanti dapat dihasilkan product policy (produk kebijakan) dan rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Masih ada pertemuan lagi dengan pakar yang membidangi pendidikan. Masalah ini masih terus dibahas,” tandas Sutrisnowati.(*)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *