Tergantung Kantor Pertanahan

Nasib Tanah Negara di Jalan Mas Suharto

JOGJA – kisruh tanah di Jalan Mas Suharto Menunjukkan titik terang. Konflik yang melibatkan warga Gemblakan Bawah dengan Thomas Ken Dharmastono selaku pemegang sertifikat hak milik tersebut sepenuhnya tergantung Kantor Pertanahan Kota Jogja.

Hal itu terungkap usai Pemkot Kota Jogja mengajukan sertifikasi atas tanah yang dibebaskan Wali Kota Poerwokusumo pada 1957 itu.

“Sekarang tinggal kantor pertanahan. Mereka yang menentukan langkah-langkah selanjutnya,” tandas Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Chang Wendriyanto usai rapat koordinasi dengan pejabat pemkot, Polresta Jogja, dan Kantor Pertanahan Kota Jogja kemarin (22/3).

Chang menegaskan, Komisi A telah meminta data ke Pemprov DIJ perihal pembebasan tanah itu. Dari hasil advokasinya itu, ternyata pembebasan tanah telah dilimpahkan ke Pemkot. Itu terjadi pada 1957 saat periode wali kota pertama Poerwokusumo. “Makanya, pemkot juga yang kami kejar,” tuturnya.

Anggota lain komisi A, Anton Prabu Semendawai, menuturkan, dari hasil rapat itu pemkot sudah siap membuat surat pengajuan sertifikasi tanah di Jalan Mas Suharto, ini sesuai permintaan Kantor Pertanahan Kota Jogja itu.

Di mana, ujarnya, mereka tak bisa mengubah ukuran tanah yang ditepati untuk kios piala dan lapangan bulutangkis itu. Tanpa ada pengajuan dari yang bersangkutan dalam hal ini pemkot.

“Kami minta kearifan dari kantor pertanahan karena kesalahan ukuran tanah itu berdampak Sembilan orang menjadi tersangka. Ini tentu masalah kalau orang tidak bersalah dihukum,” lanjut Anton.

Sembilan warga yakni para pemilik kios. Mereka antara lain Supardi, Dahlan, Isnawan, Bibit Supardi, Agung Cahyono, Sugiyanto, Hari Purnomo, dan Rebeca Bintarti. Mereka diduga melakukan penyerobotan lahan yang melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 167. Mereka dilaporkan ahli waris Thomas Ken karena diduga menyerobot tanah miliknya seluas 1.860 meter persegi.

Jika nantinya Kantor Pertanahan Kota Jogja bisa mengubah ukuran tanah di kompleks kios piala itu, tambah Anton, bakal berdampak pada status Sembilan warga yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka bisa terlepas dari jeratan hukum dugaan melakukan penyerobotan tanah milik Thoas Ken. “Tentu saja bukti surat sertifikat akan besrubah sesuai riilnya 1.860 meter persegi. Tanpa, bangunan took dan fasum,” imbuh politikus Partai Gerindra ini.

Dua petugas dari Kantor Pertanahan Kota Jogja yang hadir dalam pertemuan itu, Hadi Kriswinarni dan Eti Yuli Hartati, mengakui pada 1957 telah ada pembebasan atas lahan tersebut. Hanya, hal itu tak turut menjadi acuan dalam gambar luas lahan milik Thomas Ken yang mendapatkan warisan tanah tersebut pada 1989.

“Memang ada juga akta jual beli dengan melibatkan RM Soeparno Soerjowinoto selaku pemilik dengan Dinas PU DIJ saat itu. Tapi, dalam perubahan sertifikat tahun 1989, Kantor Pertanahan Kota Jogja tak turun ke lapangan. Tapi mengutip gambar lama dari setifikat sebelumnya dengan luasan 1.860 meter persegi,” ujar Eti.

Sebelumnya, Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Rekrim) Kota Jogja AKP Ilyas mengaku, penetapan tersangka dalam persoalan ini dilakukan sesuai alat bukti yang sah. Yakni, sertifikat kepemilikan tanah dari Thomas Ken.

Penyidik polresta tak bisa mengubah status kesembilan pemilik kios itu tanpa ada perubahan surat dari kantor pertanahan. “Kami sebenarnya juga berharap jaksa penuntut umum juga diajak berdiskusi soal ini,” pinta Ilyas. (eri/amd)

Sumber: Jawa POS (Radar Jogja) Sabtu, 22 Maret 2013 Halaman 1 & 11

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *