Tanah Pengganti Belum Tuntas

FPKS Dorong Audit Investigasi Kasus Sinduadi

SLEMAN – Keganjilan dalam proses tukar guling tanah kas Desa Sinduadi agaknya tak sebatas pada nilai jual tanah yang terlampau rendah dibandingkan harga pasar. Masalah tanah pengganti juga menjadi ganjalan. Sebab, hingga sekarang masalah tanah pengganti itu belum sepenuhnya beres.

Hal ini terkuak dari keterangan beberapa warga Dusun Kayen, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok. Rencananya, setelah tanah kas Desa Sinduadi seluas 3,3 hektare dijual kepada PT Formula Land, tanah di daerah Kayen dipilih sebagai tanah pengganti. Tanah pengganti ini termasuk untuk menggantikan lapangan sepakbola yang sekarang telah beralih fungsi menjadi lokasi perumahan elite.

“Saya mendapatkan masukan dari warga bahwa masalah tanah pengganti itu belum selesai. Banyak keluhan dari warga yang merasa terpaksa menjual tanahnya,” ujar salah satu tokoh masyarakat Kayen, Taryono.

Ditegaskan, masalah tanah pengganti yang akan dipakai pihak Pemerintah Desa Sinduadi belum kelar. Salah satu penyebabanya yakni beberapa warga yang tanahnya dilirik dijadikan sebagai tanah pengganti belum sepenuhnya dibayar.

“Sebagian warga baru diberi uang panjar atau perskot,” tutur Taryono yang juga tercatat sebagai anggota Dewan Sleman ini.

Berlarut-larutnya kasus tanah kas Desa Sinduadi ini juga mengundang keprihatinan Fraksi PKS Dewan Sleman. Menyikapi kasus itu, Ketua FPKS Huda Tri Yudiana berpandangan agar masalah itu secepatnya dituntaskan.

Sebagai langkah konkret, Huda menyatakan fraksinya akan mendorong agar dilakukan audit investigasi atas tukar guling itu. “Audit investigasi itu saya anggap penting. Apalagi, belakangan muncul dugaan adanya kemungkinan kerugian negara akibat proses tukar guling tersebut,” tanda Huda.

Untuk menilai adanya dugaan itu, Huda menilai hal itu bukan kompetensi dewan. Karena itu, dewan perlu memohon bantuan kepada lembaga audit negara seperti Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DIJ turun tangan.

Dengan audit investigasi itu, Huda optimis akan terkuak ada atau tidaknya kerugian negara. “Kita bisa ambil contoh dari kasus pengadaan buku,” tukas alumnus FT UGM ini.

Huda mengatakan, fraksinya akan mendorong agar anggota dewan menggunakan haknya untuk memohon bantuan kepada BPKP. Caranya, pihaknya akan mengkomunikasikan hal itu kepada fraksi lain di dewan.

Melihat pentingnya masalah ini, Huda yakin fraksi-fraksi lain akan memahami gagasan mengajukan permintaan audit investigasi kepada BPKP.

Huda juga mengatakan dengan adanya audit itu, maka dugaan adanya perbedaan luas tanah yang dijual dengan keputusan gubernur DIJ akan diketahui.

Seperti diberitakan, pelepasan tanah kas Desa Sinduadi itu seperti tertuang dalam Keputusan Gubernur DIJ No 32/IZ/2003. Dalam keputusan itu, gubernur mengizinkan tanah yang dilepas seluas 3,3 hektare.

Sementara itu, dalam surat jawaban yang disampaikan Sekda Sutrisno kepada Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIJ, tanah yang dilepas hanya seluas 31.228 meter persegi atau ada selisih luas tanah seluas 1.772 meter persegi. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua LOD DIJ Budi Santoso SH LLM mempertanyakan adanya selisih luas tanah tersebut. (kus)

Sumber: Radar Jogja, Rabu 16 November 2005

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *