Tak Mampu Bayar Tunggakan Sekolah

Ijazah Siswa SMK Ditahan

JOGJA – Kasus penahanan ijazah oleh pihak sekolah kembali terjadi. Kali ini, hal itu menimpa salah seorang siswa lulusan salah satu SMK Negeri di Kota Yogyakarta. Karena tidak mampu membayar uang biaya sekolah total senilai Rp 7 juta, pihak sekolah pun menahan pemberian ijazah bagi siswa bersangkutan.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Bidang Sosialisasi dan Penguatan Jaringan, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, M Rifki Taufikurrahman. Taufik menyatakan pihaknya telah menerima laporan aduan penahanan ijazah tersebut dan tengah mencarikan solusi dengan bertemu pihak sekolah maupun pihak dinas pendidikan.

“Memang siswa ini berasal dari keluarga tidak mampu. Sehingga dari awak kelas satu, dia sama sekali belum membayar biaya sekolah, hingga lulus. Sekolah sebenarnya sudah memberikan bantuan biaya dari BKM dan BAZDA Rp 1,6 juta. Namun masih siswa tersebut masih nunggak Rp 5,8 juta. Sehingga sekolah menahan ijazah siswa,” tuturnya, Jumat (5/8).

Menurut Taufik, Dinas Pendidikan Kota sendiri secara tegas melarang adanya penahanan ijazah terhadap siswa tersebut. Namun ia melihat tindakan dinas pendidikan kota itu sebatas himbauan dan arahan tanpa disertai bantuan konkrit secara jelas. Terlebih siswa tersebut merupakan penduduk asal Kabupaten Sleman yang bersekolah di kota.

“Saat ini siswa itu sudah bekerja, namun dia ingin segera mendapatkan ijazah untuk keperluan kontrak kerjanya. Dengan lintas domisili ini memang semestinya harus ada kerjasama antar kabupaten dan kota maupun sekolah guna menyelesaikan permasalahan ini. Termasuk juga antar sekolah, siswa maupun tempat dia bekerja saat ini,” katanya.

Berdasarkan data LOD DIY, sepanjang satu semester pada 2011 ini, terdapat tiga laporan terkait kasus penahanan ijazah oleh pihak sekolah di DIY. Selain terjadi di salah satu SMK Negeri di Yogyakarta tersebut, kasus serupa juga terjadi di salah satu SMK di Bantul dan satu SMA Negeri ternama di Jogja.

Mayoritas kasus penahanan ijazah itu terjadi karena siswa tidak mampu membayar biaya sekolah. Jumlah kasus penahanan ijazah tersebut cenderung meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai satu kasus.

Meski pemerintah melalui dinas pendidikan secara tegas melarang adanya penahanan ijazah oleh sekolah, namun tidak ada satupun ketentuan semacam itu tercantum dalam peraturan. Baik itu pergub, perwal, PP, perda maupun UU Sisdiknas.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana secara tegas tidak membenarkan tindakan penahanan ijazah oleh pihak sekolah semacam itu.

Edy berujar ijazah merupakan hak seorang siswa yang harus diberikan, meski siswa bersangkutan secara administratif belum menyelesaikan masalah pembiayaan.

“Dinas Pendidikan Kota sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tunggakan biaya sekolah siswa kurang mampu seperti ini. Di tingkat propinsi pun hal itu juga ada. Sehingga yang diperlukan adalah komunikasi. Tidak masalah meskipun hal itu melibatkan lintas daerah. Kami akan memberikan peringatan jika memang sekolah masih tetap menahan ijazah siswa,” ungkapnya. (iko)

Sumber: Bernas Sabtu, 6 Agustus 2011 Halaman 5 Kolom 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *