Tak Ada Akses Fasilitas Umum

Pemberdayaan Ekonomi Difabel Masih Minim

WONOSASI (KR) – Perhatian pemerintah daerah (pemda) Gunungkidul dalam pemberdayaan kaum difabel atau penyandang cacat masih sangat minim. Termasuk akses memasuki kawasan fasilitas umum. Padahal jumlah kaum difabel di Gunungkidul mencapai 12.000 lebih dan 5.000 diantaranya tergolong usia produktif. Kaum difabel berharap, pemda memberikan kemudahan akses terhadap fasilitas umum serta pemberdayaan ekonomi.

“Upaya memberdayakan kaum difabel agar bisa mandiri cukup minim. Pemerintah semestinya mendorong agar difabel agar mampu mandiri serta memberikan pelatihan atau keterampilan,” kata Untung Subagyo, anggota Organisasi Sosial Penyandang Cacat Gunungkidul dalam Seminar Hak Hak Difabel di Bangsal Sewakapraja, Wonosari, Rabu (6/8).

Dikatakan, untuk memasuki fasilitas umum, banyak gedung yang belum terdapat akses difabel. Penyandang cacat yang memakai kursi roda tidak ada jalan menuju kantor pemkab baik lantai bawah maupun atas. Termasuk di Bangsal Sewakapraja, gedung Bappeda juga kurang memberikan akses jalan masuk bagi difabel. Penyandang cacat perlu diberikan akses masuk pada tiap gedung pemerintahan ataupun layanan publik, agar tidak terkesan terdapat perbedaan. “Harusnya seperti gedung pemerintahan ada jalan masuk bagi difabel yang menggunakan kursi roda,” ujarnya.

Dibagian pendidikan, lanjut Untung Subagyo, sekarang sudah lebih baik. Artinya banyak sekolah mulai SD sudah mau menerima difabel yang akan mengikuti pendidikan. Sekolah di Gunungkidul sudah banyak yang memberikan akses atau menerima kaum difabel memperoleh pendidikan. “Memang untuk bidang pendidikan kini jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Wakil Bupati Gunungkidul Dr H Immawan Wahyudi MH mengungkapkan, pemerintah daerah terus berusaha dalam memberikan advokasi penyandang cacat. Baik melalui program pemberdayaan dinas maupun kegiatan lain. Anggaran bagi penyandang cacat memang perlu ditingkatkan yang tentunya memerlukan dukungan dari anggota dewan. “Memang ruang publik bagi kaum difabel banyak yang perlu diperbaiki,” ucapnya.

Sumber: SKH Kedaulatan Rakyat, Kamis 7 Agustus 201 Halaman 3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *