pemerintahan

Tiga SKPD Kulonprogo Raih Penghargaan Pelayanan Publik

Minggu, 28 Januari 2018 18:59 TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO – Tiga instansi di bawah Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mendapat penghargaan nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN/RB) terkait pelayanan publik. Yakni, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta RSUD Wates. Penghargaan terkait upaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, …

Tiga SKPD Kulonprogo Raih Penghargaan Pelayanan Publik Read More »

Ombudsman Belum Bertindak soal Pemecatan PHL Bantul

Kamis, 1 Februari 2018 07:40 WIB | Rheisnayu Cyntara/JIBI/Harian Jogja PHL sebelumnya mengadukan nasib mereka yang dipecat Pemkab Bantul ke ombudsman. Jatengpos.com, BANTUL–Menanggapi aduan para Pekerja Harian Lepas (PHL) yang diputus kontraknya oleh Pemkab Bantul, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY mengaku belum akan mengambil tindakan. LOD masih menunggu hasil perkembangan permasalahan ini. Ketua LOD DIY …

Ombudsman Belum Bertindak soal Pemecatan PHL Bantul Read More »

Dapat Peringkat Paling Buruk, Pemkot Jogja Pertanyakan Indikator Penilaian Ombudsman

Kesadaran masyarakat Jogja akan kinerja pemerintah dinilai lebih tinggi. Semarangpos.com, JOGJA–Pemkot Jogja mempertanyakan indikator yang digunakan dalam hal mengukur kinerja pemerintah atas aduan masyarakat yang dikeluarkan oleh Lembaga Ombudsman (LO) DIY. Pemeringkatan kinerja pemerintah daerah yang dilakukan LO DIY tersebut menempatkan Kota Jogja sebagai daerah yang dianggap paling tidak responsif melayani aduan warga. Kepala Dinas …

Dapat Peringkat Paling Buruk, Pemkot Jogja Pertanyakan Indikator Penilaian Ombudsman Read More »

Begini Modus Investor Mengelabui Perizinan di Kota Jogja

Solopos.com, JOGJA–Lembaga Ombudsman (LO) DIY menempatkan Pemerintah Kota Jogja di urutan paling buncit dalam hal kinerja pemerintah atas aduan masyarakat. Beragam pelanggaran terjadi di Jogja, antara lain dilakukan oleh investor. Wakil Ketua Bidang Aparatur Pemerintah Daerah LO DIY Mohammad Saleh Tjan mengatakan, aduan kepada Pemkot Jogja didominasi masalah perizinan. Total selama 2015-2017, ada 383 aduan …

Begini Modus Investor Mengelabui Perizinan di Kota Jogja Read More »

SE Dibutuhkan Untuk Menjabarkan Muatan Perda Pamong Desa yang Multitafsir

Sejumlah pemateri sedang menjawab pertanyaan peserta seminar, dalam acara bertema membedah perda nomor 5 tahun 2016 tentang pamong desa dari perspektif hukum administrasi negara yang diadakan LO DIY, di ruang rapat paripurna DPRD Bantul, Kamis (23/2/2017). TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL – Sedari menunggu revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2016 tentang pamong desa, yang menurut rencana …

SE Dibutuhkan Untuk Menjabarkan Muatan Perda Pamong Desa yang Multitafsir Read More »