Sugiyanto Heran Dijadikan Tersangka

Komisi A DPRD Kota Usut Dokumen Pembebasan Tanah di Jalan Mas Suharto

YOGYA, TRIBUN – Sugiyanto, pedagang piala di deretan kios Jl Mas Suharto Gemblakan Bawah Yogyakarta, berharap agar polisi menghentikan penyidikan terhadap dirinya dan delapan rekan pedagang lain di lokasi tersebut.

Menurut Sugiyanto, keputusan penyidik Polresta Yogyakarta menetapkan dirinya bersama delapan pedagang piala di Jalan Mas Suharto dinilai tidak adil. Selama ini, pedagang piala ini meyakini bahwa tanah yang mereka tempati adalah tanah Negara.

Para pedagang meyakini, lokasi mereka bukan milik Thomas Ken Darmastono, orang yang mengklaim memiliki sertifikat tanah itu. Kuasa Hukum Ken yang pada Desember 2012 lalu melaporkan Sugiyanto dan kawan-kawannya.

Ia menjelaskan, sejak tanah itu diklaim milik Ken, pedagang meminta klarifikasi ke BPN soal status tanah itu. Hasilnya, BPM mengakui pernah membebaskan tanah itu dengan Verponding nomor 89 tahun 1957. Artinya, Sugiyanto merasa tanah itu milik Negara. “Saya heran, alat bukti bermasalah kok bisa jadi dasar kami ditetapkan sebagai tersangka?” katanya.

Ketua paguyuban PKL Piala yang tergabung dalam Koperasi Kelompok Kios Mandiri (K3M), Waluyo, dikonfirmasi pada MInggu (10/3), membenarkan hal itu. Menurutnya, Sembilan pedagang tersebut adalah Hari Purnomo, Budiono, Supardi, Agung Cahyono, Dahlan, Sugiyanto, Bibit Supardi, Isnawan, dan Mintarti.

“Kami sangat menyayangkan mengapa tanah sengketa bisa menjadi alat bukti penetapan tersangka sembilan pedagang anggota paguyuban kami? Harusnya penyidikan dihentikan,” ungkap Waluyo.

Sugiyanto juga menjelaskan, selama ini sudah dilakukan beberapa kali mediasi dengan pemkot. Pihaknya dan rekan-rekan pedagang lainnya berharap memperoleh kejelasan informasi status tanah yang mereka tempati. Dia mengaku mendapat informasi bahwa hasil klarifikasi Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY ke BPN menunjukkan tanah itu telah dibebaskan.

“Seharusnya dengan dasar itu jelas, ini tanah Negara. Tapi kami ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik polresta,” kata Sugiyanto, ditemui di kiosnya, Jumat (8/3) petang.

Terkait hal ini, Kuasa Hukum Ahl Waris, Jiwa Nugraha mengatakan, proses pidana sesuai laporannya dipastikan tetap berjalan. Pasalnya, keberadaan sertifikat atas nama kliennya adalah mutlak. Sebab itu, data-data lain atau pernyataan adanya verponding pembebasan lahan tidak dapat serta merta membatalkan sertifikat itu.

“Data di masyarakat kan bola liar yang perlu diuji. Kalau ada yang mempertanyakan, kami persilakan , kami siap hadapi,” kata Jiwa.

Dibebaskan

Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Dodo Hendro Kusumo dihubungi  terpisah, Minggu (10/3), menegaskan, Sembilan pedagang memang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dasarnya adalah, saat pemeriksaan atas laporan ahli waris, para pedagang tidak dapat menunjukkan apapun. Sertifikat tanah jelas merupakan milik ahli waris.

“Mereka berdiri di atas tanah orang lain. Kecuali BPN menjelaskan lain. Sekarang sudah tahap satu. Nanti akan dibuktikan di pengadilan,” jelasnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Chang Wendryanto mengatakan, saat ini proses mediasi permasalahan status tanah PKL Piala di Jl Mas Suharto belum sepenuhnya selesai. Pihaknya mengaku masih memfasilitasinya.

Berdasarkan informasi BPN kota, tanah di tepi jalan raya wilayah Gemblakan Bawah Kelurahan Suryatmajan Danurejan Yogyakarta itu sudah dibebaskan. Namun, sampai sekarang sertifikatnya belum diubah.

Pernyataan Chang tersebut senada disampaikan Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Suhartono beberapa waktu lalu. Menurut Suhartono, pernah terjadi pelepasan tanah itu pada 1957. Namun demikian, Suhartono mengakui bahwa pemilik memang memiliki sertifikat. “Kalau pernah dibebaskan, logikanya ya yang dibebaskan di tepi jalan, ya yang ditempati pedagang itu. Tidak mungkin yang ditengah,” kata Chang, Minggu (10/3). (ose)

Sumber: Tribun Jogja Senin, 11 Maret 2013 Halaman 9 & 12

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *