Studi Komparasi Produk Hukum Daerah Bidang Perizinan Bangunan di Kabupaten, Kota di Provinsi DIY

Pelayanan perizinan telah menjadi kebijakan yang sudah umum dikenal sebagai instrumentasi birokrasi untuk income generating bagi Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) kabupaten/kota. Instrumentasi ini dihadapkan dengan konteks kebijakan yang secara sosiologis belum tentu mendapatkan legitimasi publik. Munculnya problem legitimasi ini diyakini berpangkal dari perbedaan secara paradigmatik dari pelayanan publik perizinan yang semata-mata menghendaki kebijakan perizinan sebagai instrumen ekonomi. 

Instrumentasi izin sebagai sebuah kebijakan publik dihadapkan pada tiga pilihan dilematis; pertama, izin sebagai instrumen politik. Dalam instrumentasi ini izin dipakai sebagai alat untuk pengendalian publik. Kedua, izin juga dikenal sebagai instrumen ekonomi. Dengan demikian, para perumus kebijakan menilai faktor ekonomi sebagai determinasi kebijakan untuk meningkatkan PAD pemerintah. Ketiga, izin sebagai instrumen pengaturan yang bertujuan untuk menciptakan harmonisasi kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana kebijakan publik ini merepresentasikan harapan publik? Kecenderungan untuk memastikan bahwa instrumentasi kebijakan publik mampu menjadi jembatan pelayanan antara negara dan warga negara menjadikan titik tolak izin sebagai instrumen regulasi. 

Di tataran empiris, problema kebijakan perizinan menuai kasus yang cukup beragam. Di Sleman, izin pendirian menara BTS salah satu operator tertentu tidak bisa diterbitkan dikarenakan ada sekelompok orang yang berdomisili di radius 1,5 tinggi tower menolak pendirian BTS. Sementara, kasus yang berbeda terjadi di Bantul dalam pendirian BTS. Bantul, sebagai kabupaten yang masih mendasarkan pendirian BTS pada aturan Perda Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan telah menuai persoalan berupa izin tetangga yang menghambat pendirian BTS. 

Komplikasi lain juga menunjukkan, bahwa masyarakat merasakan pola pelayanan seperti itu tidak praktis, karena pada kenyataannya mereka membutuhkan beberapa perizinan yang saling terkait yang diselenggarakan oleh instansi yang berbeda, sehingga mengakibatkan mereka harus mondar-mandir untuk menyelesaikan perizinan yang dibutuhkan. Selain itu, tidak adanya transparansi tentang peraturan, proses pemberian izin, waktu yang diperlukan dan biaya pengurusan izin mengakibatkan kualitas pelayanan perizinan sangat tidak memuaskan bagi masyarakat. Pada saat yang bersamaan, dunia usaha khususnya sektor perbankan telah mampu memberikan kualitas pelayanan yang baik, sehingga tentunya hal ini telah menaikkan tingkat harapan dan penilaian masyarakat terhadap mutu suatu pelayanan. 

Merujuk pada latar belakang tersebut, fokus penelitian ini akan melakukan review kebijakan perizinan di Yogyakarta. LOD DIY memulai concern pada persoalan makro namun mendasar. Berbeda dengan model evaluasi kebijakan yang melihat secara detail implementasi teknokrasi dari sebuah kebijakan, review kebijakan melihat secara makro, tetapi mendasar sejauh mana capaian sebuah kebijakan tidak keluar dari koridor visi misi awal dari perumusan kebijakan.

Selengkapnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *