Status Pinjam Pakai Shelter Tak Jelas

KEPALA DBGAD Bungkam

JOGJA – Sejumlah shelter bus milik Pemkot Jogja yang dipakai Transjogja statusnya tak jelas.

Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Jogja Hari Setyowacono milih bungkam saat ditanya soal status penggunaan shelter tersebut. Ia tak bersedia memberikan penjelasan terkait perjanjian pinjam pakai shelter.

Hari hanya menyatakan shelter itu masih menjadi aset pemkot. “Setelah ini, kami akan bahas. Itu bukan fokus kami saat ini,” kilah pejabat asal Boyolali ini. Meski dikelola UPTD Transjogja Dishubkominfo DIJ, lanjut dia, status shelter itu belum berpindah tangan.

Dari lacakan Radar Jogja, status shelter itu tak jelas. Dalam surat No. 51/2538 yang dikirimkan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti kepada Ketua DPRD Kota Jogja sama sekali tak menyinggung status shelter tersebut.

Surat wali kota itu berisi permohonan persetujuan penghapusan 20 unit bus Transjogja yang nilainya Rp 6,27 miliar yang sesuai PP No 6/2006 junto Permendagri No 17/2007 aset daerah yang nilainya diatas 5 miliar memerlukan persetujuan dewan.

Demikian dalam berita acara penelitian 20 unit bus Transjogja milik pemkot yang akan dihapus untuk dihibahkan pada 11 Juni 2012.

Panitia yang diketuai Assekda Administrasi Umum Pontjosiwi dengan sekretaris Hari Setyowacono hanya menuliskan soal perjanjian pinjam pakai antara pemkot dengan pemprov soal 20 bus Transjogja yang dibuat 2009. Sedangkan dokumen perjanjian pinjam shelter pernah disebut-sebut.

Di sisi lain, pengaduan 11 pekerja shelter Transjogja yang tak lagi dipekerjakan semakin melebar. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIJ yang menerima aduan itu sedang meminta keterangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ.

Itu untuk mendapatkan kepastian soal sistem kerja dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) DIJ saat mempekerjakan mereka.

“Sistem kontrak outsourcing yang hanya satu tahun ini kami minta penjelasan dari Disnakertrans,” tutur Kepala Pelaporan LOD DIJ Buyung Ridwan Tanjung kemarin (6/2).

Buyung menjelaskan, sistem kontrak selama satu tahun oleh dishubkominfo itu jelas tak sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Karena diduga tak melaksanakan UU No 13/2003 tersebut, LOD bermaksud menanyakan ke disnakertrans.

Sistem outsourcing dengan kontrak setahun itu, lanjut Ridwan, bukan hanya membuat Dishubkominfo tak memiliki tanggung jawab terhadap nasib pekerja shelter bus Transjogja. Dishubkominfo juga tak memiliki data yang valid terhadap pekerja yang jumlahnya mencapai 740 orang. “Kami sudah meminta penjelasan ke lembaga outsourcing, PT Vidya, ternyata mereka juga tidak memiliki data,” imbuhnya.

Selain memanggil Dishubkominfo dan Disnakertrans DIJ plus Serikat Pekerja Transjogja, LOD akan kembali memanggil PT Vidya itu untuk mendapatkan data seperti yang diminta pelapor, 11 manatar pekerja shelter Transjogja. (eri/kus)

Sumber: Jawa POS (Radar Jogja) Kamis, 7 Februari 2013 Halaman 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *