SPPBE SABDODADI – Pemkab Beri Izin Operasional

BANTUL – Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) di Sabdodadi Bantul dipastikan akan tetap beroperasi kendati mendapat penolakan dari sebagian warga. Menyusul segera terbitnya izin operasional dari Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kepala Dinas Perizinan Bantul Sri Edi Astuti menyatakan instansinya segera menerbitkan izin untuk operasi SPPBE tersebut. Seluruh persyaratan perizinan telah memenuhi manajemen SPPBE Sabdodadi. Di antaranya izin gangguan yang harus mendapat persetujuan warga sekitar.

“Izin dari warga sudah ada, sudah lengkap,” ungkapnya, Jumat (19/9).

Dinas Perizinan tinggal menunggu keluarnya Peraturan Bupati (Perbub) baru mengenai izin gangguan. “Ada revisi Perbub izin gangguan sehingga kami (Dinas Perizinan) harus mengganti dasar hukumnya sebelum menerbitkan izin. Kabarnya sudah jadi, Perbubnya tinggal diundangkan saja,” ucap Sri Edi.

Terkait penolakan warga mengenai keberadaan SPPBE Sabdodadi dibantah Sri Edi Astuti. Menurut dia, warga telah setuju, terutama warga yang rumahnya berdekatan dengan SPPBE. Ia mengklaim instansinya telah mengecek kebenaran persetujuan yang ditandatangani warga. “Sebelum diterbitkan izin, tentu sudah cek ke lapangan,” paparnya.

Kepala Seksi Pelayanan Dinas Perizinan Bantul Khusnaini Arifah mengatakan sudah ada sosialisasi ke warga dari PT Pertamina mengenai ancaman bahaya gas di SPPBE. Sosialisasi tersebut difasilitasi Pemerintah Desa Sabdodadi.

“Jadi soal ketakutan warga tentang ancaman bahaya gas itu sudah terjelaskan,” paparnya.

Sebagian warga Dusun Keongan, Sabdodadi, Bantul yang tinggal berdekatan dengan SPPBE sampai sekarang menolak keberadaan SPPBE tersebut di wilayah mereka. Sebagai bentuk penolakan, mereka memasang spanduk menuntut SPPBE itu direlokasi jauh dari pemukiman penduduk.

Warga khawatir ancaman keselamatan mereka karena tinggal di dekat SPPBE yang bergulat dengan kegiatan gas. Warga mengklaim menolak dan menandatangani izin gangguan untuk usaha tersebut. Dengan harapan agar proses perpanjangan izin SPPBE tersebut tidak dikabulkan pemerintah. (Bhekti Suryani)

Sumber: Harian Jogja, Sabtu 20 September 2014 Halaman 5

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *