SPP Naik, Sekolah Wajib Sosialisasi

JOGJA – Dinas pendidikan Provinsi DIJ mengharapkan agar sekolah penerima BOS kembali pada prinsip kemanfaatan bantuan tersebut. Yakni sebagai bantuan untuk meringankan beban masyarakat dalam hal pembayaran biaya pendidikan. jika biaya pendidikan yang ditarik dari orang tua siswa terpaksa naik meski sudah menerima BOS, sekolah wajib memberikan sosialisasi secara transparan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Satker PKPS BBM Bidang Pendidikan Provinsi DIJ Drs Bambang Irianto MPd terkait kasus pemogokan siswa SMPN 3 Kasihan, Bantul, disebabkan kenaikan SPP meski sekolah menerima BOS. Beberapa waktu lalu, siswa SMPN ini melakukan aksi mogok, karena SPP pasca penerimaan BOS naik dari Rp 20ribu menjadi Rp 27.500.

Ditemui usai pertemuan dengan sekolah dan orang tua siswa, Bambang menegaskan jika masalah sudah selesai. “sekolah terpaksa menaikkan SPP karena ada program peningkatan mutu. Selain itu, sekolah juga menggratiskan biaya pendidikan untuk 82 siswa. Didalam RAPBS hal tersebut sudah tercantum,” jelasnya.

Diakui Bambang, banyak sekolah yang tidak mensosialisasikan RAPBS kepada orang tua siswa. Padahal, seharusnya setelah disahkan sekolah dan komite, RAPBS wajib disosialisasikan kepada orang tua siswa secara transparan. “Jadi tidak ada salah pemahaman dari orang tua. Kasus ini karena RAPBS belum disosialisasikan kepada orang tua.”

Bambang menambahkan, sekolah juga harus mengedepankan keberadaan BOS sebagai media untuk meringankan beban masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus diberitahukan rincian penggunaan BOS.

Ditemui terpisah, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar Menengah Prof Suyanto PhD, mengingatkan agar jangan keburu mengatakan banyak terjadi penyelewengan pemakaian BOS. menurutnya, angka penyelewengan BOS jauh lebih kecil daripada angka pengelolaan yang benar.

“Lagipula, jika terjadi penyelewengan akan cepat terdeteksi. Sebab sistem Monitoring BOS sangat ketat. Lembaga yang mengawasi mulai dari Bawasda sampai LSM. mekanisme transparansi yang dipakai juga jelas dan terarah,” jelas Suyanto yang ditemui di kampus UNY, Sabtu (15/10).

Terkait pembagian bantuan khusus murid (BKM), menurut Suyanto juga tidak akan salah sasaran seperti pembagian PKPS BBM bagi keluarga miskin. Alasannya, penyaluran BKM sudah memiliki sistem penyaringan yang teruji.

“Kita sudah memiliki kriteria calon penerima yang sifatnya jelas dan terinci. Lagipula BKM sudah sering dikucurkan. Kalau PKPS BBM untuk keluarga miskin kan baru pertama kali dikucurkan,” tambah mantan rektor UNY ini.

Suyanto juga berharap agar sekolah tidak ragu-ragu dalam menggunakan dana Bos untuk mencukupi kebutuhan sekolah. Asalkan penggunaannya sesuai aturan yang sudah tercantum di petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). “Kita punya tim asistensi yang siap diturunkan ke daerah jika dibutuhkan. jadi, sekolah tidak perlu ragu menggunakan BOS asal sesuai juknis. Mau untuk biaya transportasi, beli buku, menggaji guru honorer, atau untuk rehab kecil-kecilan.”(lai)

Sumber: Radar Jogja, Senin 17 Oktober 2005

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *