SMA 17”1” Menanti Kejelasan

JOGJA– Lembaga Ombudsman Daerah DIY meminta agar pemerintah daerah dapat memberikan jaminan tempat penyelenggaraan pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar SMS 17”1” yang kasus perusakan bangunannya kini belum selesai ditangani.

Pengampu kasus perusakan SMA 17”1” dari LOD DIY Ana Sekar Wulaningrum mengatakan telah meminta Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan jalan keluar. Semisal dengan regrouping. Namun itu juga belum membuahkan hasil, karena belum ada sekolah lain yang bisa menampungnya. Pada penerimaan siswa tahun ini, SMA tersebut menerima siswa baru setidaknya ada 20 orang.

Menurut Ana, Pemkot Jogja juga urung menanggapi permintaan tersebut karena terbentur dengan persyaratan administrasi penyelenggaraan sekolah swasta. Dalam birokrasi pemerintahan, pemerintah hanya berwenang melanjutkan izin pendirian sekolah swasta dengan persyaratan yang telah terpenuhi yayasan, termasuk kebutuhan gedung.

“Padahal, dalam pandangan hak asasi manusia, pendidikan adalah hak dasar, yang harus dipenuhi oleh negara dalam hal ini pemerintah,” ujarnya saat ditemui di Kantor LOD DIY, Senin (25/11).

Untuk sementara itu, lanjut Ana, KBM siswa-siswi SMA 17”1” menempati bangunan Universitas Jabadra, sehingga KBM SMA 17”1” itu dapat berlangsung di gedung universitas tersebut.

Namun, perjanjian penggunaan gedung dikabarkan maksimal hanya tiga tahun. Perjanjian itu telah mengalami perubahan dari penggunaan awal yang diberikan secara gratis selama tiga bulan. Selain itu, peralatan mengajar juga tidak sesuai kebutuhan.

Pihak sekolah sebelumnya juga telah meminta Dinas Pendidikan Kota Jogja untuk membantu kebutuhan tersebut, tapi ditolak karena tidak ada pos anggaran yang tersedia. Dinas hanya menjanjikan mengkomunikasikan dengan atasannya.

Mengenai keberlanjutan kasus penyelidikannya, Dhneok Panuntun Tri Suci, Asisten Bidang Pengawasan pelaporan LOD mengaku terus mendorong agar penyidik pegawai negeri sipil  (PPNS) melanjutkan proses hukum. Rencananya, Selasa (24/11) ini, LOD akan menemui tim PPNS yang diketuai Nursatwika mantan Kepala Bidang Purbakala Dinas Kebudayaan DIY.

Sebagaimana diketahui, PPNS belum membawa ke meja hijau pelaku perusakan meski kerjanya sudah lebih dari tenggat waktu yang diberikan. Sesuai SK Gubernur, tim hanya diberi waktu 120 hari dari tanggal perusakan, yakni 21 Mei 2013.

Dihubungi terpisah, Nursatwika mengaku masih mengulur waktu sebelum pertengahan Desember. Terkait penetapan tersangka atas nama Muhamad Zakaria, Nursatwika menolak menjawab. “Besok Kamis (26/11) saja saya jelaskan,” katanya.

Sumber: Harian Jogja, Selasa 26 November 2013 Halaman 3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *