Sistem PPDB di DIY Diprotes Orang Tua, ORI Buka Posko Pengaduan

Tim ORI Perwakilan DIY bersama lembaga pemantau PPDB saat jumpa pers terkait persoalan penerimaan siswa baru di DIY. (Foto: iNews.id/Kuntadi)

Kuntadi · Senin, 09 Juli 2018 – 17:44 WIB

YOGYAKARTA, iNews.id – Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang SMP di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikeluhkan masyarakat khususnya orang tua dan calon siswa baru.

Sistem zonasi yang diharapkan bisa memberikan kesempatan semua siswa bisa sekolah dan dan syarat surat keterangan tidak mampu (SKTM) bagi calon siswa justru banyak memicu permasalahan baru.

Menyikapi hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY, Lembaga Ombudsman DIY dan Forum Pemantau Independen di Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta memantau dan mendirikan pos pengaduan PPDB DIY.

Ketua ORI Perwakilan DIY, Budi Masturi mengungkapkan, permasalahan zonasi dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang paling banyak dipersoalkan warga.

Dia menjelaskan, saat proses pendaftaran, persaingan kuota siswa miskin paling ketat. Sebab banyak warga mampu yang mendaftarkan dengan menggunakan SKTM. Hal ini menjadikan banyak warga miskin tidak bisa tertampung.

Sedangkan jalur khusus untuk penyandang disabilitas dan masalah sosial ataupun bagi anak pejabat yang rawan pindah sisa kuotanya tidak jelas. “Kami minta Dinas Pendidikan mencermati dan menginvestigasi dan turun ke lapangan untuk memantau siswa yang memiliki SKTM,” kata Budi, Senin (9/7/2018).

Jika terjadi manipulasi dalam PPDB dengan mengaku warga miskin, lanjut Budi, harus ada proses hukum yang jelas bagi pelakunya. Begitu juga dengan siswa yang diterima harus dianulir. Kuota siswa yang tersisa juga harus ada kejelasan.

Ombudsman, kata dia juga mendapatkan informasi adanya pendaftaran yang menggunakan token di Kulonprogo seharga Rp1.500. Begitu juga di Sleman ada pungutan yang mengatasnaman seragam.

Perwakilan Lembaga Ombudsman DIY, Sukiratnasari mengatakan, pemetaan zonasi belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebab bagi lulusan yang tinggal di Wirobrajan, Patangpuluhan dan Umbulharjo sulit bisa sekolah di tempat negeri. Penyebabnya tidak banyak SMP negeri yang ada di loksi ini.

“Zonasi ini belum dipetakan sesuai kondisi di lapangan, ada daerah yang tidak masuk zona dan otomatis akan tersisih,” katanya.

Sukiratnasari menilai, jumlah siswa lulusan SD tidak sebanding dengan daya tamping di SMP. Untuk lulusan SD jumlahnya mencapai 5.800, sedangkan kuota SMP hanya 3.600. “Sisanya ini tidak tertampung dan mau dibawa ke mana. Jarak sekolah mereka juga jauh,” katanya.

Ketua Forpi Kota Yogyakarta, Heri Cahya mengatakan tujuan PPDB online dan zonasi ini sebenarnya sangat mulia. Yakni untuk memeratakan sekolah negeri dan memberikan jaminan warga miskin bisa sekolah. Namun kenyataanya karena sistem ini justru menjadikan siswa terancam tidak sekolah. “Kami mendorong adnaya verifikasi di lapangan dan ada integritas dari orang tua dan dinas,” tandasnya.

Editor : Kastolani Marzuki

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *