Sengketa Lahan Kios Suvenir

Sembilan Warga Mengadu ke DPRD

JOGJA – Sembilan warga yang selama bertahun-tahun berjualan souvenir dan piala di Jalan Mas Suharto Jogja, Senin (11/2) kemarin, mengadukan nasibnya ke Komisi A DPRD Kota Jogja. Kesembilan keluarga tersebut dianggap menyerobot sebidang tanah yang mereka diami selama bertahun-tahun.

Para keluarga yang sebagian besar tinggal di Kampung Gemblakan Bawah Kelurahan Suryatmajan Kecamatan Danurejan ini bahkan kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Jogja atas laporan Ken Thomas selaku ahli waris.

Dalam sengketa itu, Ken Thomas Ken Thomas melaporkan penyerobotan sebagian tanah warisan yang dimilikinya ke Polresta Jogja. Kesembilan warga sempat dipanggil untuk mejalani pemeriksaan di Polresta Jogja tanggal 13 Desember 2012. Status tersangka ditetapkan kepada terlapor mulai 29 Januari 2013.

Triyandi Mulkhan SH MM selaku kuasa hukum Sembilan keluarga yang kini menjadi tersangka menilai kasus yang ditangani Polresta Jogja ini penuh kejanggalan.

Menurut pengacara kawakan itu, setifikat yang dimiliki Ken Thomas dan dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) cacat hukum. Ini karena sertifikat yang dikeluarkan tahun 1989 itu tidak menyebut batas-batas tanah dan gambar atau denah lahan.

“Sebenarnya keluarga besar Ken Thomas sudah memiliki verponding (surat status tanah zaman Belanda) Nomor 87 tahun 1957. Namun saat proses sertifkasi oleh BPN tahun 1989, BPN mengaku hanya menutip berdasarkan fakta dan tidak melakukan pengukuran. Ini yang tidak dibenarkan,” katanya kepada Bernas Jogja.

Sembilan keluarga yang menggantungkan hidup dengan berjualan mengaku keluarga mereka dahulu sudah meminta izin kepada Camat Danurejan untuk menempati lahan yang semula kosong.

“Sembilan keluarga yang tinggal di san memang tidak punya setifikat. Tapi, mereka sudah minta izin Camat di tahun 1969 untuk menempati tanah tersebut. Saat itu belum ada yang tahu kalau itu tanah pribadi dan tahunnya itu tanah negara,” ujarnya, Senin (11/2) kemarin.

Pembebasan tanah

Kejanggalan lain adalah di tahun 1957 ada proyek pembebasan tanah yang dilakukan  Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DIY seluas 316 meter persegi di tanah milik Raden Nganten (Rngt) Redjopermono alias Soetijem yang merupakan orang tua Ken Thomas.

Seharusnya dalam sertifikat BPN yang dimiliki Ken Thomas harus menyebutkan pengurangan lahan akibat pembebasan. Tapi nyatanya, masih tertulis luas tanah 1.860 meter persegi.

“BPN sendiri sudah mengakui adanya pembebasan lahan itu. Sebenarnya dokumen itu harus dilacak, belum tentu tanah yang ditempati klien kami termasuk dalam hak waris Ken Thomas,” jelasnya.

Sebagai kuasa hukum, Triyandi mencurigai ada intrik di belakang penetapan status tersangka Sembilan kliennya. Selain karena waktu penetapan yang tergolong cepat, BPN sudah mengakui adanya fakta pembebasan dan juga kekurangsempurnaan atas sertifikat turun waris yang kini dipegang Ken Thomas.

Pada kesempatan pertemuan dengan Komisi A kemarin, Suwarno selaku staf Biro Tapem Pemerintah DIY mengaku akan melakukan kroscek terhadap dokumen yang dimaksud.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Chang Wendyarto SH menyebutkan Komisi A akan memberikan rekomendasi tertulis kepada pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai bahan pertimbangan. “Kami akan memberikan rekomendasi agar kasus sertifikat tanah itu diselesaikan terlebih dahulu,” katanya. (ros)

Sumber: Bernas Jogja Selasa, 12 Februari 2013 Halaman 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *