Selesaikan Keluhan Layanan Publik Lewat SMS-Gateway

PENGGUNA teknologi informasi saat ini hampir merata di semua kalangan. Mulai rakyat kecil dengan SMS yang paling sederhana dan murah, hingga akun jejaring sosial para pejabat di negeri ini. Tidak mengherankan jika sekarang Presiden pun harus berbagi perhatian melalui akun jejaring sosial miliknya. Teknologi informasi memberikan perubahan-perubahan mendasar dalam hal berkomunikasi. Keterhubungan antar personal dalam dunia maya turut merombak praktik relasi dan struktur sosial yang mapan. Sebagai sebuah relasi sosial, pelayanan publik adalah salah satu bentuk interaksi antar personal pemberi layanan dan penerima manfaat layanan. Bentuk relasi ini juga telah bertransformasi dalam dunia maya melalui penerapan e-government, e-procurement, dan e-complaint.

Sejalan dengan upaya pemerintah DIY mewujudkan Jogja Cyber Province, langkah-langkah mendekatkan layanan publik pemerintah harus mulai di kedepankan dengan berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi pada setiap unit layanan yang terhubung dengan setiap instansi pemerintah mempermudah koordinasi dalam menyelesaikan permasalah dalam pelayanan public. Pementauan kinerja birokrasi juga lebih mudah bagi kepala daerah, sekaligus dalam rangka mencermati dinamika pemerintahannya. Termasuk upaya perbaikan layanan publik dengan mempermudah penyampaian informasi, keluhan dan pengaduan layanan melalui e-complain pada setiap unit pemberi layanan serta Ombudsman sebagai salah satu pengemban fungsi pengawasan masyarakat.

Dengan demikian perkembangan teknologi informasi bisa bermanfaat bagi upaya berpemerintahan yang baik. Namun dari sekian ragam aplikasi teknologi informasi tidak semua bisa diakses warga. Prinsip kemudahan dan kesederhanaan aplikasi menjadi penting dalam memilih teknologi untuk layanan publik.

SMS Gateway

Ikhtiar mewujudkan e-complaint melalui SMS-Gateway yang tengah dikembangkan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, Perkumpulan Idea dan Combine Resource Institution (CRI). Melalui SMS dari telepon genggam ke nomor 0811-274-100 bertarif reguler, warga DIY dapat menyampaikan pengaduan terhadap layanan public kepada LOD. Pengembangan instrument SMS-Gateway ini diharapkan dapat mempermudah dan mempermurah penyampaian informasi, keluhan dan pengaduan terhadap pelayanan public oleh masyarakat. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan penyampaian pesan dan informasi kepada publik luas melalui broadcast SMS. Cara mempermudah bagi LOD untuk mensosialisasikan layanan publik yang baik termasuk keberadaan Ombudsman kepada masyarakat.

Langkah awal uji coba sistem SMS-Gateway ini menyasar layanan bidang kesehatan di Kabupaten Bantu. Sistem akan mencoba mengintegrasikan mekanisme penerimaan pengaduan layanan di 27 puskesmas dan RSUD Bantul yang akan terhubung dengan Dinas Kesehatan serta Bupati Bantul.

Meski demikan, LOD tak menutup kemungkinan penyampaian informasi, keluhan dan pengaduan untuk bidang layanan publik lainnya di seluruh DIY. Manajemen dan pengolahan data informasi serta tindak lanjut keluhan dan pengaduan layanan public tentu dilakukan LOD DIY. Substansi aduan layanan serta tindak lanjut aduan dari SMS-Gateway ini dikelola untuk diteruskan kepada unit pemberi layanan dan/atau pejabat terkait. LOD dapat menindaklanjuti laporan melalui mekanisme reguler yang sudah berjalan selama ini.

Komitmen

Berjalannya sistem SMS-Gateway Ombudsman Daerah tentu tidak otomatis menjamin perbaikan layanan publik. Lonjakan pengaduan yang diterima LOD bisa terjadi, sebab melalui mekanisme baru ini semakin menjembatani komunikasi warga dengan LOD. Paling tidak dengan cara ini membuka sasaran antara bagi perbaikan layanan publik secara parsial maupun sistematik. Hal yang lebih penting adalah bagaimana membangkitkan komitmen pejabat publik dan penyedia layanan untuk menjadikan SMS-Gateway ini sebagai salah satu cermin bagi  langkah-langkah perbaikan.

SMS-Gateway memudahkan pelaporan warga. Tetapi, diperlukan komitmen dan peran serta masyarakat untuk menyampaikan informasi, keluhan dan pengaduan layanan dengan benar dan bertanggungjawab, sehingga peran Ombudsman Daerah sebagai lembaga intermediary warga dan pemerintah menjadi lebih optimal. Harapan kedepan, system e-complaint ini dapat segera terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah secara lebih utuh baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-DIY. Dengan begitu, upaya menjadikan Jogja Cyber Province lebih berarti bagi kesejahteraan warga. –c *) Eko Agus Wibisono Komisioner LOD DIY 2012-2015.

Sumber: SKH Kedaulatan Rakyat, Sabtu 20 April 2013 Halaman 14

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *