Sejumlah Lembaga di DIY Meminta Pungutan yang Sudah Diterima Sekolah, Dikembalikan pada Siswa

Agu 11, 2015 | yudha sj

Konfrensi Pers di LBH Yogyakarta, dari kiri ke kanan: Beny, Pimpinan forum LSM Yogyakarta; Yuliani, Sekretaris Sarang Lidi DIY; dan Edy Purnomo, koordinator Sarang Lidi Sleman/Sorot Jogja – Yudha

Jogja, (sorotjogja.com) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Ombudsman DIY, bersama sejumlah LSM menemukan sebanyak 60 sekolah di DIY melakukan praktik pungutan dari siswa baru. Mendapati temuan ini, mereka meminta agar pungutan yang sudah diserahkan dikembalikan lagi pada siswa.

“Menurut keterangan dari pengadu, beberapa pungutan pembiayaan diminta dari pihak sekolah kepada siswa baru,” ujar Kepala Divisi Ekonomi Sosial Budaya LBH Yogyakarta, Aditya Arief Firmanto dalam jumpa pers di ruang rapat LBH Yogyakarta, Jalan Ngeksigondo, Yogyakarta, Selasa (11/8/2015).

Aditya juga mengatakan, semua sekolah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua atau wali peserta didik. Sementara Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah.

Selain itu, disebutkan bahwa menteri dan kepala daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh kepala sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

Pungutan itu antara lain disebutkan untuk biaya pengembangan pembangunan sekolah, rehab taman, kantin, toilet, pengadaan seragam, pengadaan buku, dan lain-lain. Misalnya di SMAN 1 Pleret, Bantul, siswa harus membayar Rp 1,1 juta untuk baju seragam.

Sekretaris Sarang Lidi, Yuliani sebagai pengadu, saat itu juga mengatakan bahwa pungutan tersebut sangatlah tidak masuk akal.

“Setelah saya menyurvei harga kainnya, harganya tidak sampai setengahnya,” ujar Yuliani.

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *