Sejarah LOS DIY

Berangkat dari keprihatinan akan praktek-praktek usaha sektor swasta yang tidak sehat, yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga merugikan masyarakat, bangsa, negara dan sesama pengusaha maka dunia usaha melakukan koreksi diri untuk mendorong perbaikan. Prakarsa ini awalnya muncul dari kalangan usaha kecil yang membentuk Small Bussiness Council (SBC) dan berkembang menjadi Gatra Tri Brata yang akan menjadi pilar untuk mengawasi praktek bisnis di Yogyakarta. Upaya untuk mewujudkan prakarsa ini dimulai dengan rangkaian Corporate Sector Workshop (CSW) dari bulan April – Mei 2003 yang melibatkan dunia usaha dan pemegang andil lain di Yogyakarta. Workshop ini memandang penting keikutsertaan sektor swasta untuk melakukan pengawasan terhadap praktek bisnis beretika berkelanjutan, termasuk dalam Negara dan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan sektor swasta dan berdampak luas bagi masyarakat.

Sehubungan dengan itu perlu dibentuk suatu instrumen yang efektif membantu dunia usaha dalam mewujudkan praktek sektor usaha yang beretika berkelanjutan, sehingga mampu memberikan pelayanan, menjalani proses produksi, dan menghasilkan produk yang melindungi konsumen dan sesuai dengan standar yang seharusnya. Seperti di banyak Negara lain, ombudsman swasta yang dibayangkan seperti lembaga Better Business Bureau, yang mampu menjadi lembaga yang dipercaya publik, transparan, dan dapat memenuhi tanggung gugat masyarakat dalam mengawasi tingkat kepatuhan dan kepatutan dalam tata kelola usaha dan praktek-praktek bisnis yang baik dan menjamin hak-hak konsumen.

Kebutuhan serupa dirasakan oleh warga masyarakat Yogyakarta. Harapan ini diperkuat dengan kenyataan peran serta masyarakat dalam pengawasan praktik bisnis yang selalu terhambat karena kelemahan dalam berbagai sumber daya. Kemauan baik pemerintah provinsi dan DPRD DIY untuk pelembagaan lembaga ini diharapkan memberi pengaruh nyata dalam perbaikan yang diinginkan sekaligus sebagai perwujudan jaminan hak-hak sosial ekonomi warga  masyarakat DIY dalam berhadapan dengan praktik bisnis yang tidak fair, sekaligus membangun iklim usaha yang kondusif dan keterbukaan kesempatan bagi semua pihak di DIY tanpa meminggirkan hak-hak rakyat.

Untuk menindaklanjuti CSW, dilakukan serangkaian workshop multi stakeholder dan konsultasi publik untuk menjaring aspirasi masyarakat dan menghasilkan keinginan bersama untuk segera mewujudkan pembentukan Lembaga Ombudsman Swasta di DIY. disusul penandatanganan MoU antara pemerintah provinsi DIY dengan Gatra Tri Brata dan langkah-langkah tersebut mendapat wujudnya secara formal dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur No. 135/2004 tentang Pembentukan Lembaga Ombudsman Swasta yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2004  dan SK Gubernur No. 29/TIM/2004 tentang pembentukan Tim Seleksi Ombudsman Swasta di Provinsi DIY serta disempurnakan dengan Peraturan Gubernur DIY No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lembaga Ombudsman Swasta DIY adalah lembaga Ombudsman untuk sektor swasta pertama di Indonesia.  Kata “swasta” disini sering disalahpahami sebagai lembaga yang dibentuk oleh pihak atau perusahaan swasta. Lembaga ini bertugas mengawasi lembaga-lembaga usaha swasta baik itu swasta murni maupun BUMD dan BUMN yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta agar mematuhi prinsip prinsip bisnis yang beretika. LOS DIY adalah lembaga yang bersifat kuasi-pemerintah karena dibentuk oleh pemerintah propinsi dan didanai dengan Pos Bantuan Gubernur dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah DIY. Karena dibentuk oleh Gubernur, maka para anggota lembaga ini bertanggungjawab kepada Gubernur DIY.

Lembaga Ombudsman Swasta dibentuk untuk secara langsung membantu pemerintah dalam mendorong tegaknya tata kelola usaha oleh sektor swasta di DIY. beradaan LOS DIY diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara harapan konsumen untuk memperoleh pelayanan yang adil dan berkualitas dengan praktik bisnis yang kadang-kadang kurang  beretika. Sebagai Lembaga yang  bertujuan mewujudkan perbaikan sistemik dalam pelayanan publik oleh pelaku usaha, LOS DIY dapat menampung dan menindaklanjuti (sesuai dengan kapasitas dan kewenangangnya) segala keluhan yang terkait dengan pelanggaran etika usaha.

Sejak berdirinya, LOS DIY telah memasuki periode ke tiga. Berikut ini adalah nama-nama kepengurusan pada  3 periode secara berturut-turut:

Kepengurusan LOS DIY  Periode I ( Juni  2005- Juni 2008)

Ketua : Dra. Budi Wahyuni, MM, MA

Wakil Ketua         : Heru Supriyanto, MM

Anggota/Kabid Litbang: Sri Haryani, M.si

Anggota/Kabid KPM : Taufikurrahman, M.Si

Anggota/Kabid PIM : J. Widiantoro, M.Hum

 

Kepengurusan LOS DIY periode II  ( September 2008- Desember 2011)

Ketua : Ananta Heri Pramono, S.E, MM

Wakil Ketua         : Drs. Andang Djaja HP, M.Ec. Dev

Anggota/Kabid Litbang: Drs. Farid Bambang Siswantoro

Anggota/Kabid KPM : Pilkeska Hiranurpika, M.si

Anggota/Kabid PIM : Supriyono, MM

 

Kepengurusan  LOS DIY periode III (Januari 2012- Desember 2015)

Ketua         : Siti Rohmani, S. Ag

Wakil Ketua         : Nukman F, S.Ant

Anggota/Kabid Litbang : Nursya’bani Purnomo,S.E, M.si

Anggota/Kabid KPM : Slamet, S.Pd

Anggota/Kabid PIM : Siti Umi Akhirokh, S.H

Donwload artikel

1 thought on “Sejarah LOS DIY”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *