Sejarah LOD DIY

Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) Yogyakarta didirikan oleh Pemerintah Provinsi DIY. Gagasannya diawali oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta didukung oleh Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia) Indonesia. Semangat yang dikembangkan sangatlah sederhana, yaitu bagaimana membentuk pemerintahan yang bersih dengan kinerja dan watak yang transparan serta memiliki akuntabilitas publik.

Langkah pertama pengembangan LOD DIY dimulai dimana PUSHAM UII menyelenggarakan penelitian untuk mengetahui penilaian masyarakat atas kinerja birokrasi di Yogyakarta. Selanjutnya, diselenggarakan pertemuan dengan Komisi Ombudsman Nasional di Jakarta untuk melihat proses kerja, kinerja, dan kendala. Setelah kedua kegiatan dilaksanakan, dilakukan sosialisasi secara intensif ke masyarakat Yogyakarta selama tiga bulan melalui berbagai media, mulai dari diskusi hingga promosi pada pertunjukan bioskop/film. Hasil penelitian dan sosialisasi mengerucut pada simpulan ombudsman daerah diperlukan dan dibutuhkan masyarakat. Untuk mengkristalkan gagasan, pada September 2003 diselenggarakan workshop yang melibatkan partisipasi eksekutif daerah, parlemen daerah, pemuka masyarakat, pemikir/akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat/ masyarakat sipil.

Pada tanggal 10 Juni 2004, ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemprov DIY dengan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan muatan bahwa kedua lembaga sepakat untuk saling mendukung untuk pelembagaan ombudsman sektor publik yang kemudian disebut sebagai Lembaga Ombudsman Daerah , serta kegiatan lain dalam rangka tata pelayanan publik di bidang hukum, pemerintahan, dan kemasyarakatan DIY, dengan melibatkan sebanyak mungkin stakeholders. Kesepakatan kerjasama ini berlangsung selama 3 tahun sejak ditandatangani.

Pada tanggal 30 Juni 2004, Gubernur DIY menerbitkan Keputusan Nomor 134/2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di Propinsi DIY, dengan tiga pertimbangan. Pertama, bahwa pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, lembagalembaga penegakan hukum, dan lembaga-lembaga lainnya yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-wenang. Kedua, bahwa untuk menjamin pemberian pelayanan kepada setiap anggota masyarakat, maka perlu pemberdayaan masyarakat melalui peran-serta untuk melakukan pengawasan terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk lembaga-lembaga penegak hukum. Ketiga, bahwa ombudsman merupakan salah satu kelembagaan anti-korupsi yang direkomendasikan oleh Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang arah kebijakan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Tujuan pembentukan ombudsman disebutkan sebagai upaya dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-wenang dari aparatur negara dan pemerintah daerah, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum dan perlindungan hukum kepada masyarakat di Daerah.

Dua definisi terpenting pada Keputusan ini adalah definisi tentang “Ombudsman” yang menyebutkan bahwa ombudsman daerah adalah sebuah lembaga yang bersifat mandiri dan diadakan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah, Lembaga Penegak Hukum, dan Lembaga-Lembaga Negara lainnya dalam memberikan pelayanan masyarakat. Definisi tentang “Pelayanan Umum” yang menyebutkan bahwa pelayanan umum adalah pelayanan yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penegak Hukum, dan Lembaga-Lembaga Negara lainnya kepda masyarakat berkaitan dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai aparatur atau pejabat negara atau pejabat daerah.

Definisi ombudsman daerah di sini menunjukkan bahwa peran dari ombudsman daerah DIY melakukan pengawasan juga terhadap lembaga-lembaga Pusat yang melakukan tugas di daerah, yaitu lembaga lembaga yang menjalankan urusan-urusan pusat, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama, yang terjadi di daerah DIY. Definisi ini dipertegas dengan pasal tentang kedudukan ombudsman daerah yang menyebutkan bahwa ombudsman merupakan lembaga non-struktural yang bersifat mandiri yang tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ombudsman DIY ditetapkan sebanyak lima orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dipilih oleh sebuah Tim Seleksi yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur No. 26/2004, di mana Gubernur melakukan seleksi akhir terhadap calon terpilih dari Tim. Ombudsman DIY ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ombudsman DIY merupakan ombudsman eksekutif, karena dibentuk oleh eksekutif daerah dan ditetapkan dengan atau melalui keputusan eksekutif daerah.

Ombudsman DIY juga mempunyai peran hingga pengusulan kepada DPRD dan Gubernur untuk membentuk atau menyempurnakan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, atau Keputusan DPRD. Ombudsman DIY juga dapat menyampaikan saran kepada Gubernur mengenai perbaikan atau penyempurnaan organisasi Pemerintahan Daerah dan tata cara penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah. Sebagai lembaga ombudsman yang dibentuk oleh lembaga Pemerintah Daerah, ombudsman DIY dibiayai sepenuhnya oleh anggaran belanja daerah atau APBD.

Pada tanggal 8 juni 2005, Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengukuhkan Ombudsman Daerah dan Ombudsman Swasta DIY. Pada sambutannya disampaikan bahwa tugas utama dari kedua ombudsman ini adalah untuk melakukan kontrol terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat Pemerintah maupun Swasta. “Namun, karena ombudsman merupakan lembaga yang belum banyak dikenal, diperlukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat, terutama bagaimana ombudsman beroperasi, sehingga masyarakat memperoleh informasi pelayanan yang baik,” kata Gubernur.

Ditegaskan bahwa ombudsman bukanlah lembaga peradilan tambahan. Komisi yang di tingkat Pusat (pada saat itu) dibentuk dengan Keputusan Presiden, di tingkat Daerah dengan Keputusan Gubernur, juga bukan lembaga pemutus perkara. Komisi ini bertugas untuk melakukan klarifi kasi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dilakukan sebuah instansi, untuk kemudian membuat rekomendasi. “Dalam kapasitas selaku Gubernur, saya memberikan jaminan bahwa rekomendasi ini akan ditindaklanjuti dengan semestinya,” kata Gubernur. Sebagai pejabat tertinggi di DIY , Gubernur Hamengkubuwono X menyadari bahwa kehadiran ombudsman di tingkat daerah tidak akan ada gunanya jika rekomendasinya akhirnya tidak bisa melahirkan perbaikan pelayanan publik. “Peningkatan pelayanan publik sudah menjadi tekad seluruh jajaran Pemerintah Propinsi DIY,” tegas Sultan.

Pada pengukuhan tersebut Sultan HB X juga mewejang, karena rekomendasi yang dikeluarkan akan mempunyai dampak terhadap pejabat publik yang bertanggungjawab, maka kerja pekerja ombudsman sendiri hendaknya juga dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian. “Oleh sebab itu, untuk memperoleh kepercayaan publik, langkah pertama yang ditempuh sebaiknya persuasif low profile, tetapi memiliki landasan prinsip yang kukuh.”

Sultan memilih posisi alon waton kelakon, dengan menegaskan ulang bahwa saran agar Komisi Ombudsman DIY berlaku low profile, karena tiga alasan. Pertama, sebagai lembaga baru, ombudsman DIY belum memiliki pengalaman. Kedua, jangan sampai lembaga yang baru dibangun ini gagal karena sikapnya yang overacting sebagaimana layaknya sebuah super body. Ketiga, sebaiknya memilih membuktikan diri terlebih dahulu bahwa kehadirannya memang memberikan manfaat kepada publik karena didukung oleh figur yang profesional, mengerti hukum, dan memiliki integritas. [Bgs]

Download Artikel/Makalah

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *