Ribuan Keluhan Nyantol di LOD

YOGYAKARTA – Sebanyak 1.300 keluhan layanan publik dialamatkan kepada Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Yogyakarta. Sekitar 900 aduan disampaikan melalui layanan SMS Gateway, sisanya 400 aduan dilaporkan secara reguler.

Hasil penelitian Litbang LOD DIY menunjukkan instansi pemerintah daerah, badan pertanahan, serta sekolah merupakan penyelenggara pelayanan publik yang paling banyak menuai keluhan. Pada Juni 2005 hingga Oktober 2012 menunjukkan, dari total 1.003 aduan yang masuk LOD, ada 210 aduan yang ditujukan ke Pemda, 136 aduan ke badan pertanahan, serta 131 aduan ke instansi sekolah.

Wakil Ketua LOD DIY Mukhsin Achmad mengatakan, ribuan keluhan itu terjadi dalam durasi Januari 2012 sampai September 2013. Jumlahnya mengalami kenaikan signifikan dibandingkan sebelumnya karena pemerintah pusat menggelontorkan sejumlah kebijakan yang implementasinya belum sempurna.

Dia mencontohkan, kebijakan itu antara lain Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). “Kasus BLSM dan Jamkesmas paling mendominasi aduan,” kata Mukhsin saat ekspose hasil penelitian LOD terhadap pelayan publik DIY, kemarin.

Mukhsin mengatakan, selain masalah bantuan sosial dan kesehatan, masalah pertanahan, pendidikan dan perizinan juga mendominasi aduan yang diterima LOD DIY. Mereka juga mencatat bahwa sejak 2005, instansi pemerintah kota/kabupaten, sekolah, serta badan pertanahan merupakan instansi yang mendapatkan laporan aduan terbanyak.

Sementara itu, Kepala Pokja Penelitian dan Pengembangan (Litbang) LOD DIY Eko Agus Wibisono mengatakan, tingginya keluhan karena belum ada Perda yang mengatur tentang standar pelayanan publik di masing-masing wilayah. Hanya kota Yogyakarta yang memiliki Perda No 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik. “Di kabupaten lain, belum ada Perda yang mengatur pelayanan publik itu,” katanya.

Menurut dia, Perda Pelayanan Publik di Pemda DIY sampai sekarang belum dibahas, pasalnya, DPRD DIY belum lama ini sibuk merampungkan Peraturan Daerah Keistimewaan (Perdais).

Namun, perda tentang pelayanan publik kemungkinan di undur sampai tahun depan. Padahal, 2014 ialah tahun politis yang hanya menyisakan waktu sempit bagi para anggota Dewan untuk membahasnya. “Kalau memang berkomitmen, sebelum April 2014 perda harus diselesaikan, sebelum ada pergantian anggota Dewan pada 2014,” tandasnya.

Sumber: Koran Sindo Rabu 27 November 2013 Halaman 13 dan 19 http://www.koran-sindo.com/node/347535

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *