Relokasi Pasar Kolombo, Pedagang Minta Dilibatkan

02 Februari 2012 oleh Marsana

Pada hari Senin (02/02) di Ruang Lobby DPRD DIY Jalan Malioboro No. 54 Yogyakarta, para pedagang kaki lima yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Kolombo (P3K) didampingi Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta menghadiri audiensi dengan Anggota Dewan Komisi B DPRD DIY dan dihadiri juga Kadis Disperindagkop Prov. DIY.

Utusan pedagang diwakili oleh Sumarsih Satijo yang juga selaku anggota DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sleman dan didampingi LBH Yogyakarta, Johan Ramadhan, SH, dkk diterima oleh Ketua Komisi B DPR Dra. Martha Adelheida, Pimpinan Dewan Hj. Tutiek M. Widyo, SE dan beberapa anggota Komisi B. Pertemuan tersebut adalah pertemuan kedua setelah pertemuan pertama beberapa waktu lalu yang menghasilkan keputusan dibentuknya tim guna membantu penyelesaian permasalahan renovasi Pasar Kolombo.

Dalam penjelasannya Johan Ramadhan, SH mengemukakan bahwa setelah pertemuan beberapa waktu lalu merasa tidak ada perkembangan positif dalam proses penyelesaiannya. Hal tersebut dikarenakan pihak dari Perangkat Desa terkait tidak mempunyai itikad baik dalam proses musyawarah, hal itu ditunjukkan dengan ketidakhadiran secara terus menerus dalam undangan mediasi yang diadakan para pihak.

Ditambahkan bahwa ”Pihak Pemerintah desa tidak aspiratif terkait dengan pembangunan dan renovasi, para pedagang tidak pernah dilibatkan terkait dengan masalah harga, masalah pembayaran juga terlalu tinggi dan terlihat tidak rasional, diperburuk lagi pihak Perangkat Desa tidak pernah mau hadir dalam setiap undangan, hal tersebut menurut Johan juga sudah tidak sesuai dengan asas-asas kepentingan publik karena tidak melibatkan pedagang dan hanya kontraktornya saja”

Sumarsih Satijo selaku utusan para pedagang juga menuturkan “bahwa pedagang sudah melakukan proses audiensi dengan Bapak Bupati Sleman beserta Lembaga Ombudsman Daerah tetapi belum juga mencapai titik temu oleh karena itu pedagang datang ke DPRD DIY, memang tanah pasar tersebut tanah kas desa tetapi bukan berarti Pemerintah Desa setempat bisa semena-mena menguasai tetapi mereka memang diperbolehkan mengelola, bahkan sebenarnya yang direnovasi itu kalau kami hitung sebenarnya hanya 1/6 dari luas pasar itupun dengan memakai dana kami. Seharusnya kami dilibatkan lebih jauh tetapi hanya pengembangnya saja yang diajak berembug. Pihak Pemerintah Desa juga menyalahi dengan menerbitkan surat pernyataan palsu yang seolah-olah mewakili para pedagang padahal realitanya kami belum dikomunikasikan secara menyeluruh”, demikian jelasnya.

Johan menambahkan bahwa” mereka tidak hanya mengeluhkan masalah tingginya harga sewa, para pedagang yang sebagian besar juga tergabung dalam APPSI mengajukan 11 tuntutan yang antara lain diturunkannya harga sewa bangunan sesuai dengan kemampuan dan situasi perekonomian pedagang, perpanjangan jangka waktu angsuran dari 30 bulan menjadi minimal lima tahun dan pembayaran angsuran dimulai saat bangunan sudah 60 persen jadi. Pedagang juga meminta tempat relokasi yang layak, dihentikannya praktek pungli dan sewa-menyewa oleh oknum tertentu ditempat relokasi, dilibatkannya pedagang dalam mengambil kebijakan soal harga serta transparansi dalam perencanaan renovasi pasar.

Tak lupa mereka juga meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada pedagang kecil, pengembalian lapak pedagang pada posisi masing-masing dan transparansi retribusi pasar. Pedagang juga memohon adanya sumber dana lain dalam renovasi pasar seperti dana subsidi, hibah atau pinjaman lunak dan tidak semata-mata mengandalkan dana dari pedagang.

Kepala Disperindagkop RM Astungkoro berpendapat bahwa instansinya hanya bisa menjadi fasilitator dan sanggup mendampingi guna mediasi dengan pihak terkait, Disperindagkop bukan pengambil keputusan karena pasar yang terdapat di desa adalah ranah dari Mendagri sedangkan instansinya di Provinsi, mengenai permohonan para pedagang untuk pinjaman lunak, pihaknya belum bisa mengiyakan karena hal tersebut harus dirapatkan terlebih dahulu di tingkatan kementerian.

Menanggapi dari permasalahan tersebut Anggota Komisi B Drs. Agus Mulyono MM akan mengambil langkah dengan mengadakan kunjungan resmi ke lokasi setelah itu akan menemui SKPD terkait dan dilanjutkan rapat intern untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Pihaknya berjanji akan bertindak secepatnya dan berencana pada tanggal 13 mendatang akan mengunjungi lokasi bersama Disperindagkop pada paginya setelah itu pada sore hari akan bertemu dengan Pemerintah Desa setempat sedangkan rapat intern untuk membahas langkah-langkah berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 14. Komisi B juga menyarankan agar dalam setiap pertemuan yang kaitannya dengan pembahasan atau mediasi terkait persoalan renovasi para pedagang harus menyertai resume-resume dari pertemuan-pertemuan sebelumnya agar perkembangan pertemuan tersebut dapat dipantau. Dra. Martha Adelheida selaku pimpinan Komisi B juga menyimpulkan bahwa “ Persoalan sebenarnya bukan pada renovasi pasar, mereka para pedagang tidak ada yang menolak tetapi persoalan yang sesungguhnya adalah pada proses relokasinya yang tidak transparan bahkan terdapat pungli, persoalan yang telah berlarut lama ini akan ada perkembangan positif apabila Kepala Desa Condongcatur dan Kepala Dinas Pasar hadir dalam setiap undangan yang diadakan para pihak terkait sehingga pedagang tidak merasa kesulitan untuk berkomunikasi. (Humas)

Sumber Februari 2012

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *