Rekomendasi Ombudsman Diselesaikan Pemerintah

YOGAYAKARTA – Sebagian besar pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diselesaikan oleh pejabat pemerintah. Menurut Kepala Biro Penegakan Laporan LOD DIY Anik Setyawati, adanya tindak lanjut kasus yang berawal dari pengaduan masyarakat itu justru karena kasusnya tidak dipublikasikan lewat media. “Kami memang jarang media untuk publikasi, karena biasanya pemerintah akan bersikap defensif kalau keburukannya dipublikasikan,” kata Anik dalam acara Refleksi Akhir Tahun di kantor LOD DIY kemarin.

Sebanyak 127 pengaduan dari 146 pengaduan masyarakat (86,99 persen) ditindaklanjuti pejabat. Sedangkan 19 pegaduan lainnya (13,1 persen)belum diselesaikan itu masih dalam proses. “Belum ditindaklanjuti bukan berarti tidak ditindaklanjuti. Karena waktu penindaklanjutan selama 35 hari,” ujarnya. Namun Anik tak menjelaskan perincian kasus mana yang belum diselesaikan pejabat pemerintah.

Dari pengaduan masyarakat yang masuk, kasus pendidikan menempati posisi tertinggi (70 kasus), disusul kasus pertanahan (60 kasus), dan kesejahteraan serta bantuan sosial (50 kasus). Laporan-laporan pengaduan itu disampaikan lewat pos pengaduan yang dibuka di empat kabupaten, yakni Bantul, Kulon Progo, Gunugkidul, dan Sleman. Ada juga laporan yang disampaikan lewat kotak pengaduan yang ditempatkan di beberapa instansi di empat kabupaten itu.

Meski telah membuka posko pengaduan dan kotak pengaduan di empat daerah, jumlah laporan yang ditangani LOD lebih sedikit dibanding periode sebelumnya yang mencapai 441 kasus. Namun, menurut Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah DIY Sugeng Irianto, bukan berarti LOD tidak bekerja. “Mungkin  karena waktu periodesasinya yang hanya tiga tahun,” kata Sugeng.

Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, Johannes Widi Praptomo, pun meminta LOD, yang berfungsi sebagai lembaga pengawas kinerja pelayanan publik di instansi pemerintah, juga berkoordinasi dengan lembaga pengawas lain, misalnya DPRD DIY. “Apalagi ada kasus yang tidak ditangani LOD tapi ditangani Dewan,” kata Widi. Pito Agustin Rudiana

Sumber: Koran Tempo Rabu, 28 Desember 2011 Halaman B1 Kolom 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *