Raperda Pelayanan Publik: Pemerintah Harus Libatkan Kaum Difabel

YOGYAKARTA – Kaum difabel dan sejumlah LSM mendesak agar Raperda Pelayanan Publik yang saat ini sedang dibahas Pansus lebih bisa mengakomodasi dan ramah terhadap kaum difabel.

Koordinator Aksi Joni Yulianto mengatakan, pembahasan raperda harus dilakukan dengan terbuka, salah satunya dengan melibatkan kaum difabel maupun kelompok marginal. “Selama kami tidak diberi ruang untuk memberi masukan, Perda Pelayanan Publik tidak akan ramah terhadap kami,” kata aktivis tunanetra tersebut, saat mendatangi kantor DPRD DIY, kemarin.

Dia menilai, layanan publik di DIY masih diskriminatif terhadap kelompok marginal. Dia mencontohkan, kantor dan instansi tidak menyediakan ramp yang standar bagi pengguna sepatu roda, pengelolaan pendidikan yang tidak inklusi, rumah sakit tidak menyediakan penerjemah bagi tunarungu, dan lainnya.

Joni mendesakkan agar materi perda disahkan dan benar-benar bisa memenuhi pelayanan publik yang aksesibel, universal, berkualitas, serta tidak diskriminatif.

“Kami minta hak-hak kami didengar dan diwujudkan. Sebelum disahkan, Pansus harus bersedia menerima masukan dari kami,” katanya.

Ketua Pansus Pelayanan Publik Arief Noor Hartanto menjamin perda tidak disahkan dalam waktu dekat ini. Dia juga menjamin, sebelum disahkan tetap meminta masukan dari elemen masyarakat, termasuk kaum difabel. “Kami terbuka menerima masukan dari jenengan (kaum difabel),” katanya.

Politikus PAN ini mengatakan, perda yang akan disahkan tetap menjunjung tinggi aksesbilitas dan tidak diskriminatif terhadap kelompok difabel. perda tetap akan mempertimbangkan UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disablitas serta UU 6/2014 tentang Desa. ridwan anshori

Sumber: Koran Sindo, Sabtu 29 Maret 2014 Halaman 13 & 14

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *