PUNDI dan LO DIY Diskusi Permasalahan Pendidikan di DIY

PENDIDIKAN memiliki peranan penting bagi masa depan bangsa ini. Namun realitas di lapangan kita menemukan bagaimana munculnya berbagai macam persoalan di dalam dunia pendidikan. Kasus kekerasan, mafia buku, builling, serta kasus-kasus lainnya, merupakan catatan hitam bagi dunia pendidikan.

Atas keprihatinan munculnya berbagai masalah dalam dunia pendidikan, pada hari Sabtu (6/8), lembaga Pendidikan Untuk Indonesia (PUNDI) mengundang Lembaga Ombudsman DIY, untuk berdiskusi bersama seputaran permasalahan pendidikan yang ada di DIY.

Hadir dalam diskusi tersebut, Sutrisnowati Ketua LO DIY. Sutrisnowati menyampaikan berbagai laporan masyarakat terkait permasalahan yang terjadi di sekolah baik negeri maupun swasta, yang diterima oleh LO DIY. Menurut Sutrisnowati, berdasarkan laporan masyarakat dan temuan lapangan, ada tujuh persoalan yang masih perlu dibenahi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di DIY.

Pertama, masih ditemukan adanya pungutan untuk buku, seragam, gedung les, kegiatan serta pungutan lainnya. Kedua, penahanan ijazah masih dilakukan oleh sekolah. Padahal ini melanggar Perda DIY Nomor 10 tahun 2013 Tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan. Ketiga, siswa dikembalikan ke orangtua oleh sekolah. Keempat regrouping sekolah. Kelima, kegiatan MOS di sekolah yang memberatkan. Keenam, pemotongan uang penghargaan untuk siswa yang memenangkan sebuah perlombaan. Ketujuh, siswa berkebutuhan khusus yang dipersulit mengikuti UN.

Sementara PUNDI sendiri menyoroti maraknya mafia buku di dunia pendidikan. Iman Sumarlan, direktur PUNDI mengatakan, berdasarkan Permendikbud Nomor 8 tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan, sudah jelas dan terperinci mengatur ketentuan buku yang digunakan oleh sekolah, baik Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran.

Salah satu poin penting Permendikbud tersebut misalkan mensyaratkan bahwa buku yang beredar di sekolah adalah buku yang sudah lulus Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).

Dalam buku yang dikeluarkan oleh BNSP di belakang buku telah dicantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) khusus buku teks pelajaran.

Namun realitas di lapangan berdasarkan temuan PUNDI bahwa masih banyak sekolah yang menggunakan buku yang tidak berstandar BNSP. Atau ada kasus lainnya misalnya, sekolah menawakan buku lain yang katanya lebih lengkap untuk diperjual belikan kepada para siswa.

Kasus lainnya adalah buku yang berstandar BNSP diperjual-belikan oleh sekolah, dengan harga yang cukup tinggi atau di luar HET sebagaimana ditentukan oleh pemerintah. Demikian Iman Sumarlan menjelaskan.

Rekomendasi berdasarkan hasil diskusi tersebut, beberapa poin dihasilkan sebagai tawaran solusi. Pertama, perlu ada digalakkan sosialiasasi Permendikbud Nomor 8 tahun 2016 Tentang Buku Pelajaran Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan kepada guru, orangtua dan masyarakat umum. Karena disadari masih banyak masyarakat termasuk guru dan orangtua belum memahami isi dari Permendikbud tersebut.

Kedua, perlu adanya penguatan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengawal peredaran buku di sekolah termasuk memberantas mafia buku yang marak terjadi belakangan ini. Ketiga, perlu adanya dorongan dari masyarakat (edukasi) agar melek dengan setiap kebijakan pemerintah termasuk melaporkan segala bentuk mafia dan pungli kepada para penegak hukum atau stakeholders terkait. (*)

Sumber: Tribun Jogja, Senin 8 Agustus 2016 Halaman 14

1 thought on “PUNDI dan LO DIY Diskusi Permasalahan Pendidikan di DIY”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *