PT KA vs warga Bong Suwung

Mediasi LOD Tak membuahkan hasil

Oleh: Andreas Tri Pamungkas

JOGJA: Setelah mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH), warga Bong Suwung Jumat (14/5), meminta advokasi ke Lembaga Ombudsman Daerah (LOD). Kendati demikian, pertemuan tersebut juga tidak menghasilkan titik temu.

Kedua belah pihak tetap bersikukuh. Warga bersikeras untuk tetap bertahan. Sedangkan dari pihak PT Kereta Api penggusaran itu harus dilakukan karena warga dinilai melanggar Undang-undang (UU) No. 23/2007.

Berdasarkan UU itu, setiap orang dilarang untuk membuat bangunan permanen, semi permanen atau non permanen.

Salah satu perwakilan warga Gunardi mengatakan ratusan warga baru mau dipindahkan jika terdapat ganti rugi, yakni lahan yang representatif.

“Jika kami diberikan tempat relokasi yang bisa mendukung aktivitas perekonomian barulah kami bersedia pindah. Siapapun pasti bersedia pindah jika disediakan tempat yang bisa menunjang derajat kami sebagai manusia,” kata dia yang akrab dipanggil Gun Jack.

Jika hal itu tidak diberikan, lanjut dia, seluruh warga Bong Suwung akan tetap tinggal di kawasan yang mereka tempati saat ini. “Sebanyak 150 warga lain baru akan bersedia pindah jika disediakan tempat yang layak. Ini tak dapat berlarut-larut karena menyangkut perut. PT KA harus bisa bersikap adil. Jika pada akhirnya PT KA tidak menghiraukan sikap mereka, kami akan melakukan aksi tandingan,” kata dia.

Bahkan jika tetap digusur, lanjut dia, sekitar 150 warga yang digusur akan bertahan dengan tidur di rel KA.

“Kita akan tidur di tempat itu. Biar sama-sama merasakan kesulitan. Disamping, kita tidak bisa mencari penghasilan, kita sengaja agar proses pembangunan dan perjalanan KA menjadi terhambat,” imbuhnya.

Humas PT KA Daop VI Eko Budiyanto menuturkan pihaknya akan tetap melakukan sterilisasi paling lambat pada 21 Mei mendatang. Dia menegaskan, sterilisasi  itu dilakukan karena PT KA telah memiliki rencana pengembangan dengan satuan kerja. Proyek yang dilakukan adalah penataan dengan memperlebar halaman stasiun. “Sudah tiga minggu kita melakukan proyek satker itu,” tegasnya.

Manajer Hukum PT KA Daop VI Abdul Chamim menambahkan penggusuran tersebut sudah menjadi amanah dari UU. Karena tidak ada titik temu tersebut, Wakil Ketua LOD Bagus Sarwana meminta agar kedua belah pihak dapat melakukan mediasi.

Sumber: Harian Jogja, Sabtu 15 Mei 2010 Halaman 9 Kolom 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *