PPLP, LBH, WALHI Tolak Hasil Konsultasi Publik

Aksi Penolakan Pasir Besi Berlanjut

JOGJA – Warga Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo terus menyuarakan penolakannya terhadap rencana penambangan pasir besi di lahan pertanian mereka. Warga juga mengecam tindakan represif kepolisian Polres Kulonprogo dalam aksi demonstrasi warga PPLP di Kantor Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Selasa (20/10).

Dalam bentrokan yang diawali aksi saling dorong antara PPLP dan pihak kepolisian itu, sedikitnya 10 warga mengalami luka berat, sebagian mengalami luka bocor dibagian kepala akibat lemparan serta pukulan, sebagian lainnya menderita luka dibagian kaki karena terkena percikan gas air mata. Sedangkan sedikitnya 30 orang mengalami luka ringan akibat pengaruh gas air mata.

Ketua PPLP, Supriyadi mengisahkan bentrokan tersebut terjadi bebarengan dengan diselenggarakannya konsultasi publik yang digelar Pemkab Kulonprogo dan PT JMI sebagai dasar untuk menyusun dokumen Amdal penambangan. PPLP sendiri menilai konsultasi publik berlangsung eksklusif karena penyelenggara melarang masuk sebagai warga PPLP dalam forum itu meski telah mengantongi undangan.

Menyikapi pelanggaran itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) DIY, Suparlan mengatakan dalam konsultasi publik sejatinya tidak ada batasan jumlah peserta. Dia pun menganggap itu bukan konsultasi publik karena tidak seluruh masyarakat mengikuti kegiatan tersebut.

“Karena itu hasil konsultasi publik kemarin tidak harus diterima. Saya juga yakin penyusunan dokumen Amdal tidak bisa akan jalan karena tidak ada  data dari masyarakat, jika pun nanti data, data itu patut dipertanyakan asalnya dari mana karena masyarakat sudah jelas menolak pasir besi,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DIY, Rabu (21/10).

Koordinator Bidang Perorganisasi Rakyat WALHI, Umbu Wulang menuturkan setahun yang lalu WALHI sudah mengirimkan mosi tidak percaya kepada Kementrian ESDM terkait komitmen pemerintah menjaga kelestarian alam dengan adanya proyek pasir besi. WALHI menilai dalam proyek ini, pemerintah hanya mementingkan keuntungan ekonomi dan tidak pernah mempertimbangkan daya rusak pertambangan terhadap kelestarian alami.

Komitmen pemerintah terhadap penghargaan bagi para petani yang sempat menyabet penghargaan dibidang pertanian juga patut dipertanyakan.” Kok mau pertambangan, sebelumnya di lahan pesisir banyak petani yang mendapat penghargaan tingkat nasional dari pemerintah  dibidang teknologi pertanian pantai,” sambung Supriyadi.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut, WALHI dan LBH DIY menyatakan menolak hasil konsultasi publik yang dilaksanakan Pemkab Kulonprogo. Kedua lembaga ini pun meminta Badan Lingkungan Hidup DIY mencabut dan atau mengkaji ulang lisensi komisi penilai Amdal bagi Pemkab Kulonprogo yang dinilai belum cukup mampu memfasilitasi dan mengakomodir aspirasi rakyat selama proses konsultasi publik.

Sementara itu untuk mengusut tuntas bentrokan Selasa lalu, LBH DIY akan mengajukan protes keras ke Kapolri dan mempertanyakan prosedur pengamanan, karena saat bentrokan terjadi pihak kepolisian menggunakan peluru karet dan gas air mata untuk menghalau aksi massa PPLP. (rat)

Sumber: BERNAS JOGJA (METRO JOGJA), Kamis, 22 Oktober 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *