Polisi Tak Berusaha Mencegah

Investigasi Madya Terkait Pembongkaran SMA 17

YOGYA, TRIBUN – Pembongkaran bangunan SMA “17”1 mebuat Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya) Yogyakarta melakukan investigasi, Kamis (16/5). Hasilnya, kerusakan akibat pembongkaran tersebut mencapai 60-70 persen dari seluruh bangunan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Koordinator Madya, Joe Marbun menyebutkan kerusakan meliputi bangunan aula utama serta sisi kanan dan sisi kiri aula bagian depan. Pembongkaran dilakukan bertahap mulai Sabtu (11/5) sekitar pukul 14.45 mengakibatkan kerusakan bangunan sisi selatan.

Pada Minggu-Senin (12-13/5), ungkap Joe, pengrusakan masih dilanjutkan meskipun pada hari sebelumnya telah dilaporkan ke Polresta Yogyakarta. “Saat itu sudah ada polisi yang berjaga,” imbuhnya kemarin.

Masih kata Joe, pada bagian lain di hari Senin, guru SMA 17 sempat mendengar pihak kepolisian tidak mengizinkan dilakukan pembongkaran. Namun juga tidak berani memberhentikan tindakan tersebut.

Pada saat Joe bersama rekannya di Madya, Kartika Widyaningrum, berada di SMA 17 melakukan investigasi, sempat terjadi pengambilan komponen kayu bangunan oleh orang tidak dikenal. Pihak sekolah juga tidak berusaha menghalangi. “Karena ada kekhawatiran dan ketakutan,” ujar Joe.

Dipaparkannya, bangunan SMA 17 merupakan cagar budaya sesuai SK Gubernur DIY nomor 201/Kep/2010 sekaligus dilindungi menurut UU Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Sebab itu, yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal 15 tahun. Pada pasal 105 disebutkan dapat ditambahkan denda minimal Rp 500 juta dan maksimal Rp 5 miliar.

Apabila dilakukan oleh institusi baik swasta maupun pemerintah, maka hukuman ditambahkan sepertiga dari hukuman yang ada. Bahkan bagi setiap yang dengan sengaja mencegah, menghalangi  atau menggagalkan upaya pelestarian, dikenai pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 500 juta.

“Melihat permasalahan itu, sudah seharusnya pelaku diproses hukum. Satu hal lagi, aparat wajib mengamankan lokasi. Pembiaran pengerusakan juga harus mendapatkan hukuman,” tandas Joe.

Menanggapi persoalan ini, Kepala Bidang Sejarah Purbakala dan Museum Dinas Kebudayaan DIY, Nursatwika menyatakan sudah menyiapkan upaya hukum terkait pembongkaran SMA 17. Namun, ia masih enggan membeberkan pelakunya lantaran harus mengumpulkan data pendukung.

Pada Senin pekan depan, pihaknya akan melakukan rapat dengan Biro Hukum Setda DIY, Satpol PP dan Pemkot Kota Yogyakarta untuk data pendukung tuntutan. “Kami masih mengumpulkan data, segera akan kita lakukan (penuntutan). Tunggu saja dalam waktu minggu-minggu ini,” pungkas Nursatwika. (hdy)

Sumber: Tribun Jogja, Sabtu 18 Mei 2013 Halaman 11

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *