Polda DIY Bantah Anggotanya Terima Upeti dari Cokro Telo

Senin, 27 Juni 2016 09:21

Suasana depan kantor dan Toko Cokro Telo Corporation yang sekaligus menjadi kediaman dari Firmansyah, pada Sabtu (25/6/2016). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Kepolisian Daerah (Polda) DIY membantah telah menerima setoran uang dari yang pernah disebutkan oleh Ayu, satu diantara pelapor ke Lembaga Ombudsman (LO) DIY.

Sebelumnya, LO DIY mendapat aduan dari para eks pegawai Cokro Telo Corporation yang telah menahan ijazah mereka.

Kepala Bidang Humas Polda DIY, AKBP Anny Pudjiastuti menjelaskan kepada Tribun Jogja bahwa Polda DIY tidak pernah menerima setoran apapun yang sempat disebutkan oleh Ayu pada kamis (23/6/2016) dalam sebuah diskusi grup yang diselenggarakan oleh LO DIY.

“Tidak pernah ada anggota Polda DIY yang menerima hal tersebut, pun juga institusi kami tidak mengenal pemilik dari perusahaan tersebut,” ujar Anny pada Minggu (26/6/2016).

Anny menjelaskan, Polda DIY juga tidak pernah mengenal Firmansyah Budi Prasetyo, pemilik dari Cokro Telo Corporation tersebut. Pun hingga Minggu (26/6/2016), Polda DIY belum menerima laporan dari eks pegawai Cokro Telo yang merasa dirugikan.

Anny mengatakan bahwa Polda DIY tidak mentolerir bila ada anggotanya yang melakukan praktik-praktik haram tersebut. Untuk itu, Polda DIY secepatnya akan mencoba memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta keterangan.

Melalui humasnya, Kapolda DIY Brigjen Pol Prasta Wahyu Hidayat selalu menekankan kepada seluruh personel dari Polda DIY untuk melaksanakan tugas secara profesional, menjunjung tinggi komitmen, konsistensi dalam bekerja, dan selalu bersikap jujur.

“Intinya, Bapak Kapolda DIY tidak mentolerir bilamana ada personelnya yang melakukan hal-hal tidak profesional dan akan menindak tegas,” tutur Anny.

Anny menjelaskan, Polda DIY pada dasarnya terbuka dalam menerima laporan atau aduan masyarakat. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak perlu takut atau ragu bila melapor ke kepolisian karena polisi bertugas untuk melayani masyarakat.

“Kami selalu memberikan pelayanan yang prima sehingga masyarakat tidak perlu takut melapor. Silahkan datang saja ke kepolisian nanti akan kami layani dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur,” tegasnya.

Polda DIY membuka sistem pesan atau SMS aduan online melalui nomor di 08112929000. Dari nomor tersebut, Polda DIY akan berupaya menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

Lapor Dulu

Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda DIY Kompol Siswadi, SH menjelaskan bahwa memang belum ada aturan atau regulasi yang mengatur, melarang, atau pun memperbolehkan adanya penahanan ijazah oleh perusahaan.

Jalan penyelesaian bisa melalui mediasi antara pekerja dengan pengusaha.

Kompol Siswadi menyebut bila perusahaan tidak bertanggung jawab atas penahanan ijazah hingga menyebabkan kerugian di pihak pekerja, semisal hilang atau alasan lainnya, pengusaha bisa terkena pidana penggelapan. Hal tersebut diatur dalam pasal 372 dan 374 KUHP.

“Yang penting mediasi dulu karena tidak ada regulais yang mengatur. Namun jika mediasi gagal, kita bisa lihat apakah ada penggelapan atau tidak,” ujar Kompol Siswadi.

Ia berharap para pelapor, eks pegawai Cokro Telo untuk membuat laporan ke kepolisian bila berharap kepolisian dapat membantu. “Bikin laporan dulu saja, baru bisa kita selidiki,” tutupnya. (tribunjogja.com)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *