PKS Siap Jadi Inisiator

Gulirkan Hak Angket, Bawa Skandal inspektorat ke Pansus

BANTUL – Kasus skandal Inspektorat Bantul terus menggelinding bak bola salju. Setelah dilaporkan oleh warga ke Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIJ, Menteri Dalam Negeri (mendagri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), dan Badan kepegawaian Nasional (BKN), DPRD Bantul kini ancang-ancang membawa kasus tersebut ke gedung dewan.

Dewan berencana membawa skandal Inspektorat yang melibatkan pejabat teras Bantul, termasuk Wakil Bupati Bantul Sumarno, ke forum resmi dalam bentuk panitia khusus (pansus).

Kemarin (9/2), Fraksi PKS DPRD Bantul menjadi inisiator pansus tersebut. Mereka akan menggalang dukungan tanda tangan hak angket kepada seluruh anggota DPRD Bantul.

“Sebagai wakil Rakyat dan berdasarkan undang-undang, tentu dewan punya hak untuk mengetahui apa sebenarnya terjadi di kantor Inspektorat dan apa saja yang dilakukan para pejabat tersebut termasuk motif dan tujuannya.

Bakal Gerilya ke Fraksi Lain

“Karena ini, kami akan inisiatori hak angket kasus skandal inspektorat supaya bisa dibawa ke forum resmi pansus,” ungkap Ketua Fraksi PKS Jupriyanto kepada Radar Jogja, kemarin.

Hak angket skandal inspektorat, lanjut Jupriyanto, merupakan respon terhadap aspirasi masyarakat Bantul. Mereka kurang puas terhadap kinerja Panwaslu Bantul karena tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada pejabat Bantul yang terlibat dalam peristiwa yang semestinya tidak diperbolehkan berdasarkan undang-undang PNS, termasuk sanksi terhadap pasangan kandidat independen tersebut.

“Kita maklumi, Panwaslu tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada mereka (pejabat yang terlibat) karena undang-undangnya tidak ada yang bisa dijadikan landasan hukum. Karena itu, kami bentuk hak angket ini untuk menjawab kegelisahan masyarakat,” paparnya.

Karena jumlah anggota fraksi PKS hanya lima orang, maka PKS akan menggalang dukungan dari anggota fraksi lain untuk membawa kasus skandal Inspektorat ini ke forum Pansus. Jupriyanto optimis anggota dewan fraksi lain bakal mendukung langkah fraksinya mengusung hak angket skandal inspektorat. “Tentu kita akan cari tanda tangan dari anggota fraksi lain,” cetus Jupriyanto.

Jika nanti tanda tangan hak angket skandal Inspektorat sudah mencukupi dan pansus terbentuk, anggota pansus skandal Inspektorat harus bisa mengungkap masalah itu menjadi terang benderang. Dengan begitu masyarakat bisa memahami kronologis dan motif penggunaan fasilitas negara. Termasuk keterlibatan para pejabat Pemkab Bantul.

“Jika nanti mereka (pejabat pemkab, Red) ini menyalahi perundang-undangan, maka akan kita rekomendasikan kepada atasannya untuk diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan,” kata Jupriyanto.

Seperti diberitakan pejabat pemkab Bantul diduga terlibat dalam pengumpulan data untuk pasangan bakal calon bupati-wakil bupati Kardono-Ibnu Kadarmanto yang dilakukan di kantor Inspektorat Bantul. Tiga pejabat tersebut adalah kepala Inspektorat Bantul Subandrio, Assek bidang Administrasi Bedjo Utomo, dan Wakil Bupati Sumarno yang juga balon wakil bupati pilkada Mei 2010.

Panwascam Bantul sudah memanggil ketiga pejabat tersebut untuk dimintai keterangan. Tapi dari hasil kajian yang dilakukan Panwaslu Bantul, tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana dalam UU Pemilu. Tapi, ketiganya diindikasikan melakukan pelanggaran undang-undang disiplin PNS. (mar)

Sumber: Radar Joga, Rabu 10 Februari 2010

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *