Peserta Seleksi Gugat Pembatalan SK Kades Tirtomulyo

Hilarius Ngaji Merro SH

Sleman (MediaRakyat.co.id) – Seleksi dan pengangkatan pamong Desa Trimulyo, Kretek, Bantul, berbuntut. Puluhan peserta seleksi yang tidak puas dengan proses seleksi dan pengangkatan pamong di desa tersebut, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa (SK Kades) Tirtomulyo, Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pelantikan Pamong Desa Terpilih. Melalui kuasa hukum mereka, Hilarius Ngaji Merro SH dan kawan-kawan dari HAN Law Office, ke-22 peserta seleksi (penggugat) mengatakan sejak proses seleksi hingga pengangkatan, penuh dengan kejanggalan, tidak transparan, dan malpraktik.

“Klien kami menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pantia seleksi. Dan mereka sudah menempuh langkah-langkah persuasif dan kekeluargaan. Terakhir, klien kami bersama warga Tirtomulyo, menggelar aksi damai. Tetapi, ironisnya, Kepala Desa Trimulyo tetap mengeluarkan surat keputusan pengangkatan terhadap calon terpilih,” jelas Hilarius kepada wartawan di kantornya, kompleks rumah toko (ruko) ‘Warna Warni’ Jalan Magelang kilometer 10, Denggung, Tridadi, Sleman, Jumat (24/2-2017) .

Dijelaskan Hilarius, gugatan secara resmi telah didaftarkan di PTUN Yogyakarta, dengan nomor 06/G/2017/PTUN Yk, tertanggal 17 Februari 2017 diterima dan didaftarkan oleh panitera Sri Asmaraning Wulan SH MM. Sidang perdana terhadap gugatan ini, rencananya akan digelar Rabu (1/3-2017). Untuk gugatan ini, lanjut dia, semua bukti dan saksi sudah kami siapkan, termasuk bukti pelanggaran yang dilakukan oleh panitia seleksi.

Lebih jauh dikemukakan, proses seleksi diawali dengan sosialisasi di kantor desa setempat tanggal 8 November 2016 pukul 19.30 WIB, yang dihadiri oleh masyarakat, Camat Kretek, Harso Wibowo, Lurah Desa Tirtomulyo, Sujadi. Dalam sosialisasi, panitia seleksi, Sunandar SPd (Ketua), Suhadi (Sekretaris), beserta anggota selain menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui peserta, panitia berjanji bahwa proses seleksi akan berlangsung secara transparan. Calon yang direkomendasikan menjadi pamong desa adalah calon yang menempati urutan pertama pada hasil tes. Proses seleksi bekerja sama dengan LPKM Fakultas Psikologi UGM.

“Soal kerja sama ini, belakangan diketahui bahwa tidak nota kesepahaman antara panitia dan LPKM, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rektor UGM lewat suratnya. Surat ini merupakan jawaban terhadap surat yang kami layangkan. Dalam surat itu, Rektor UGM juga mengakui telah terjadi kesalahan administrasi dalam proses seleksi tersebut,” kata Hilarius. Hal serupa juga ditemukan oleh Lembaga Ombudsman Indonesia (LOI) Yogyakarta yang telah melakukan investigasi setelah mendapat pangaduan dari peserta yang tidak lolos.

Ujian seleksi dilaksanakan pada tanggal 30 November 2016 untuk formasi Carik Desa dan Kepala Seksi Kesejahteraan, serta tanggal 1 Desember 2016 untuk jabatan Kepala Urusan Rumah Tangga Umum, Dukuh Genting, dan Dukuh Kergan. Pada ujian hari pertama, setelah pelaksanaan ujian tertulis, sebagian besar peserta melihat ada seorang peserta, Muchlison Affandi (Carik terpilih dan yang akan dilantik) memasuki ruangan panitia seleksi. Tidak jelas, apa yang dilakukan Muchlison di ruangan panitia.

Sebagaimana terungkap dalam berkas gugatan, masalah muncul ketika pengumuman hasil seleksi tanggal 1 Desember 2016 pukul 21.00. Hasil tabulasi nilai untuk calon carik desa, ternyata tidak ada dalam amplop tersegel yang diserahkan oleh Drs Amrizal Rustam, SUPsi mewakili LPKM UGM kepada panitia. Hasil tabulasi itu justru berada di dalam map, tidak dalam amplop tertutup. Kejanggalan lainnnya, nilai tertulis pada formasi Carik Desa melebihi bobot maksimal dan berada di luar segel. Berdasarkan fakta ini, beberapa peserta telah melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, tetapi jawaban yang diperoleh terkesan saling melempar tanggung jawab. Bahkan, peserta yang merasa kecewa dengan jawaban tersebut menggelar aksi damai, tetap tidak digubris, bahkan Kepala Desa tetap mengeluarkan surat keputusan pengangkatan calon terpilih.

Atas dasar fakta-fakta tersebut, dalam gugatannya, mereka memohon kepada Ketua PTUN untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan kepala desa Tirtomulyo nomor 25 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pelantikan pamong terpilih, tertanggal 27 Desember 2016. Selanjutnya, memerintahkan tergugat untuk mencabut SK nomor 25 tahun 2016. Menyatakan dan memutuskan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya banding atau kasasi. (krp)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *