Pers Release Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pembukaan Posko Pengaduan Penyesuaian Kenormalan Baru Untuk Sektor Pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021

Pandemi Covid-19 sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, hampir semua kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik terkena dampaknya. Demikian pula dengan sektor pendidikan, pada semua jenjang, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Seluruh kegiatan pembelajaran diputuskan menggunakan mekanisme pembelajaran daring (online), yang akan tetap dilaksanakan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan menunggu hasil evaluasi penyebaran Covid-19 di setiap daerah. Hal ini sejalan dengan semangat untuk memutus mata rantai penularan virus tersebut.
Berkenaan dengan situasi yang ini, Lembaga Ombudsman (LO) DIY membuka Posko Pengaduan Penyesuaian Kenormalan Baru untuk Sektor Pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021 mulai dari tanggal 23 Juni-30 September 2020. Posko ini menampung semua keluhan, kritikan, masukan, aspirasi dan pertanyaan warga terkait Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPBD), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dengan sistem UTBK, penyesuaian kenormalan baru penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada semua level mulai dari jenjang Pendidikan Usia Dini sampai dengan Perguruan Tinggi.
Beberapa hal yang perlu dicermati bersama pada masa penyesuaian kenormalan baru untuk sektor pendidikan tahun ajaran 2020/2021 adalah sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran luring sebaiknya dilaksanakan dengan mempertimbangkan keputusan Mendikbud (Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19) yaitu hanya bisa dilakukan pada daerah dengan status pandemi berwarna hijau. Pada zona yang diperkenankan tersebut, wajib untuk memperhatikan sarana prasarana pembelajaran sehingga potensi penularan virus dapat dicegah semaksimal mungkin. Sementara untuk zona lain, tetap menggunakan mekanisme pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh ini juga perlu diperhatikan kesiapan sumber daya dan sarana-prasarananya dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan.
  2. Adanya assesment kondisi kesiapan anggaran sumber daya dan sarana parasarana pada masing-masing satuan pendidikan dan perguruan tinggi;
  3. Alokasi anggaran BOSNAS, BOSDA dan kemungkinan bantuan anggaran lain yang dapat diupayakan untuk membantu pelaksanaan pembelajaran di masa kenormalan baru;
  4. Perlu ada sosialisasi yang masif tentang pembukaan satuan pendidikan melalui cara online dan offline. Sehingga, kekhawatiran masyarakat dapat diminimalkan dan tidak terjadi misinformasi. Selain itu, kapasitas pendidik dan peserta didik harus ditingkatkan, agar dapat menyesuaikan diri dalam kondisi pandemi Covid-19;
  5. Sistem pendaftaran dan seleksi peserta didik yang telah disesuaikan dengan protokol pandemi Covid -19 sehingga tidak menyebabkan kerumunan, lebih memudahkan dan aman dari potensi penyebaran Covid-19;
  6. Adanya kurikulum baru yang lebih adaptif dengan situasi pandemi, yang lebih optimal untuk mendukung peserta didik belajar dari rumah. Penyesuaian kurikulum kenormalan baru dengan kurikulum sebelum pandemi sehingga dapat efektif diimplementasikan sesuai dengan kondisi peserta didik. Penyesuaian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan;
  7. Dinas atau instansi yang berwenang terhadap lembaga pendidikan yang berasrama (boarding school, pesantren dan lain-lain) untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai protokol kesehatan yang ketat untuk pencegahan penularan Covid-19. Hal ini mengingat beberapa lembaga pendidikan berasrama sudah yang memutuskan untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara luring;
  8. Sinergitas dari seluruh stakeholder untuk mendukung penyesuaian pelaksanaan kenormalan baru di sektor pendidikan.
    LO DIY dalam batas-batas kewenangannya akan melayani pengaduan warga masyarakat untuk kemudian merumuskan tindak lanjut yang diperlukan melalui mekanisme investigasi, koordinasi, klarifikasi dan mediasi dengan stakeholder terkait untuk menghasilkan produk akhir berupa rekomendasi, laporan penyelesaian kasus dan atau policy brief dengan tujuan memberikan masukan untuk perbaikan dan peningkatan layanan publik pada sektor pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyesuaian kenormalan baru pada sektor pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021 fokus LO DIY adalah sebagai berikut :

  1. Melakukan kajian terhadap peraturan dan atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sampai dengan tingkat satuan pendidikan dan atau perguruan tinggi;
  2. Melakukan assesment terhadap kesiapan pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran baru 2020/2021 mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi;
  3. Menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
  4. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran baru 2020/2021;
  5. Mendorong sinergitas seluruh stakeholder pendidikan untuk pelaksanaan penyesuaian pembelajaran di masa kenormalan baru tahun ajaran 2020/2021;

Demikian pers release ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari semua pihak kami mengucapkan terima kasih.

ombudsman.jogjaprov.go.id

Pers Release Selengkapnya Klik     

Apabila memiliki permasalan terkait pelayanan publik silahkan klik pada tombol Formulir Laporan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *