Perlu Peraturan Untuk Pendataan Orang Terlantar

YOGYAKARTA – Pemerintah didesak untuk membuat peraturan yang mungkin setiap orang terlantar dapat terdata dengan baik. Peraturan yang dibuat oleh Gubernur itu dipandang perlu karena selama ini pendataan untuk SKOT (Surat Keterangan Orang Terlantar) yang ada di tiap kabupaten/kota di DIY tidak sama.

Desakan tersebut muncul dalam acara Pertemuan Koordinasi Identitas Kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-DIY dengan Dinas Tata Pemerintahan Provinsi DIY yang diselenggarakan di Kantor (LOD) Lembaga Ombudsman Daerah, Yogyakarta, Senin (15/2).

Menurut Wakil Ketua LOD DIY Bagus Sarwono, pada awalnya, LOD mendapat pengaduan masyarakat yaitu anak jalanan yang wilayah operasinya di Kota Yogyakarta mengalami kesulitan untuk pengurusan identitas penduduk. “Berdasarkan pengaduan itu kami mengundang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta.

Ia menjelaskan, untuk menamai peraturan tersebut belum semua daerah sepakat. Padahal dalam Undang-Undang diberi nama Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT). Tetapi dari pemerintah kota belum berani menyatakan SKOT, melainkan pendataan saja, karena masih menunggu regulasi dari Provinsi DIY.

Sementara itu di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah lain seperti Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul belum melakukan pendataan terhadap orang terlantar. Pada kesempatan ini Wahyu Dewanti dari Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Provinsi DIY mengatakan akan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dengan menyamakan persepsi tentang penanganan penduduk rentan/terlantar, agar ada harmonisasi penanganan.

Lebih lanjut dia mengatakan tahun 2010 memang ada rencana pendataan penduduk. tetap belum disetujui untuk anggaran 2010. Sehingga pendataan orang terlantar belum bisa dilaksanakan. Kemungkinan baru pada tahun 2011 pemerintah Provinsi DIY akan menangani pendataan kependudukan rentan/anak jalanan.

Dalam pertemuan ini juga terungkap bahwa penanganan kasus untuk pendataan SKOT/anak jalanan belum ada regulasi di tingkat provinsi. Sehingga perlu ada regulasi seperti Peraturan Gubernur. Sehubungan dengan hal itu dari Tapem Provinsi akan mengkoordinasikan tentang pendataan kependudukan rentan dan membuat draf Peraturan Gubernur tantang pendataan orang terlantar.

Hal ini akan disinkronkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendataan Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sumber: Republika, Selasa 16 Februari 2010

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *