Percepat SK Regulasi BOS

TKAK Muhammadiyah Temukan Penyimpangan

JOGJA – Tim kerja anti-korupsi (TKAK) Muhammadiyah kemarin melakukan pertemuan dengan Komisi E DPRD DIJ. Tim yang dibentuk bersama-sama NU dan Partnership (HS Dillon) beberapa tahun lalu mengadukan beberapa hal mengenai penyimpangan Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Hasil kesimpulan diskusi antara TKAK bersama stakeholder dunia pendidikan juga merekomendasikan, mendesak DPRD DIJ dan Pemprov DIJ segera merumuskan produk hukum yang jelas mengenai regulasi penarikan BOS.

Minta Pemprov Bertindak Tegas

Produk hukum yang dimaksud bisa berupa SK Gubernur, jika mungkin Perda.

Selain itu, TKAK Muhammadiyah meminta pemprov, pemkot maupun pemkab menindak tegas oknum kepala sekolah dan anggota komite sekolah yang telah mengadakan berbagai aturan baru daru pungutan iuran di sekolah masing-masing. “Untuk itu DPRD Provinsi segera membentuk Pusat Pembukuan Daerah (Pusbukda),” kata Arif.

Tugas dari Pusbukda sendiri, kata Arif, adalah menyusun dan menentukan buku-buku yang sesuai dengan kondisi daerah. “Artinya dengan langkah ini, pihak sekolah tidak bisa berdalih untuk memungut iuran BOS dengan alasan untuk pengadaan buku pelajaran yang tidak direkomendasikan Pusbukda,” jelas Arif.

Keinginan TKAK itu disambut baik oleh Ketua Komisi E DPRD DIJ yang tengah konsentrasi dalam masalah BOS. Sekretaris Komisi E Afnan Hadikusumo mengatakan, komisinya jauh-jauh hari telah melakukan kajian serta telah menyusun draf untuk diusulkan kepada gubernur sebagai acuan membuat produk peraturan daerah nantinya.

Draf yang dimaksud Afnan adalah pokok-pokok pikiran mengenai regulasi penarikan iuran BOS dan komponen biaya masuk sekolah. Selama ini, Komisi E DPRD DIJ telah mendapat banyak keluhan dari masyarakat, khususnya di perkotaan terkait masalah tingginya biaya masuk sekolah.

Indikasi terjadinya pungutan liar atau pungli oleh oknum di sekolah negeri, makin tampak terlihat.

“Oleh karena itu sepatutnya kami melakukan langkah taktis untuk menekan, syukur-syukur bisa menghentikan indikasi tindakan pungli tersebut. nanti setelah lebaran, akan kita sampaikan draf ini,” kata Afnan.

Sementara itu menurut Arif, dari 20 pengaduan yang diterima on-line TKAK: antikorupsi@muhammadiyah.or.id ada dua kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama, kata Arif, sosialisasi tentang subsidi dana BOS dan penggunaanya di sekolah tidak maksimal. Kedua, transparansi penggunaan dana BOS sekolah juga tidak jelas.

“Hal ini bisa saja disengaja, untuk bisa memberikan peluang bagi oknum-oknum di sekolah guna melakukan penyelewengan atas penarikan iuran sekolah,” keluh Arif. (mif)

Sumber: Radar Jogja, Sabtu 15 Oktober 2005

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *