Pendidikan Dominasi Ombudsman

YOGYAKARTA — Kasus pendidikan dan pertahanan mendominasi jumlah pengaduan masyarakat ke Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Yogyakarta 2009. Dari 130 kasus yang masuk, jumlah pengaduan kasus pendidikan sebanyak 26 kasus (20 persen) dan kasus pertahanan 18 kasus (13,85 persen). Sisanya antara lain kasus perizinan, kesejahteraan sosial, dan kepegawaian. “Stakeholder pendidikan belum serius menjalankan komitmennya, khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan gratis,” kata Ketua LOD DIY Muhammad Hasyim kemarin.

Masalah pendidikan masih berkisar soal kekisruhan pelaksanaan pendidikan dasar gratis di sekolah dasar dan menengah pertama negeri serta alokasi bantuan operasional sekolah daerah yang masih minim. Selain itu, ada masalah sertifikat guru yang belum lancer dan maraknya penahan ijazah oleh sejumlah sekolah, seperti sekolah menengah kejuruan negeri dan swasta. “Alasan pihak sekolah, karena para siswa itu belum melunasi iuran siswa,” kata Hasyim.

Selain itu, muncul persoalan pertanahan, berupa lemahnya pelayanan on-formal dan administrasi pertanahan, terutama di kantor desa, serta tidak berjalannya program konsolidasi tanah, khususnya kasus yang terjadi di Desa Sinduadi, Kabupaten Sleman. “Kami merekomendasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas pelayanan administrasi pertanahan bagi aparatur desa,” kata Hasyim.

Dari 130 pengaduan itu, paling banyak datang dari Sleman (50 pelapor), Kota Yogyakarta (34 pelapor). Sedangkan jumlah pengaduan pada 2009 yang diselesaikan sebanyak 90 kasus, dan ditambah penyelesaian kasus pada 2008 (30 kasus). Sementara itu, institusi lingkungan di pemerintahan menempati peringkat teratas sebagai pihak terlapor (54 kasus), lalu diikuti sekolah (30 kasus) dan pemerintah desa (24 kasus). “Jumlah kasus yang masuk pada 2009 cenderung menurun dibanding 2008 karena LOD kehilangan satu kewenangan,” kata Hasyim.

Sumber : KORAN TEMPO, Rabu, 30 Desember 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *