Pendataan Jamkesmas Dinilai Tak Obyektif

Kartu jaminan kesehatan tertahan di tangan ketua dukuh

YOGYAKARTA – berbagai elemen masyarakat menilai pendataan berdasarkan basis lurah dan dukuh tidak obyektif. Mereka meminta pendataan peserta pelayanan kesehatan melibatkan partisipasi masyarakat guna memperoleh data yang akurat tentang warga miskin, yang seharusnya memperoleh pelayanan kesehatan. “Lebih baik tim independen untuk memperoleh verifikasi yang obyektif,” kata Dasar Widodo, anggota Dewan Kesehatan Rakyat Bantul, kemarin.

Penilaian itu disampaikannya dalam diskusi “Efektivitas Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin” di kantor Lembaga Ombudsman Daerah, Yogyakarta, kemarin. Akibatnya, banyak masyarakat yang seharusnya memperoleh layanan kesehatan justru tak mendapatkan pelayanan yang semestinya.

Dasar menuturkan, diperlukan tim independen, karena ada rasa sungkan antara warga masyarakat dan kepala dukuh untuk menentukan siapa saja warga yang masuk jaminan kesehatan. Di Yogyakarta, ada tiga jaminan kesehatan berbasis pembiayaan APBN, APBD, dan APBD Provinsi. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah program program Kementerian Kesehatan, sedangkan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) adalah program khusus APBD Pemerintah Provinsi DIY dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dari APBD kabupaten dan kota.

Dari berbagai pengaduan masyarakat, Dasar menemukan banyak informasi tentang pendistribusian kartu peserta Jamkesmas atau Jamkesos tertahan di kepala dukuh. Menurut Dasar, keengganan dukuh menyerahkan kartu kepesertaan lantaran nama penerima kartu yang disodorkan tidak sesuai dengan yang mereka minta. “Karena takut didemo warga, makanya kartu diberikan kalau sudah sakit,” kata Dasar.

Anggota Institute for Development and Economic Analysis, Wasingatu Zakiyah, dan Direktur Rumah sakit Panembahan Senopati I Wayan Sudana sependapat dengan Dasar Widodo. “Misalnya ada pasien dari Kecamatan Kasihan, minta tolong diurus, ternyata kartu memang ada di dukuh. Setelah kami tanya, kartu memang baru diberikan kalau ada warganya yang sakit. Kalau sehat, (kartu) tidak diberikan,” kata Wayan.

Kepala Bidang Pendayagunaan Masyarakat Dinas Kesehatan Bantul Endang Wahyuni berjanji akan menindaklanjuti persoalan mandeknya distribusi kartu di tangan dukuh. Jumlah peserta Jamkesos 2010 ada 309 ribu orang, sedangkan jumlah peserta Jamkesmas 942.129 orang. “Untuk dana Jamkesos tahun ini, total dananya Rp 35 miliar,” ujar Kepala Balai Unit Pelaksana Jamkesos Provinsi DIY Sugeng Irianto. Tahun lalu penyerapan anggaran Jamkesos 100 persen sebesar Rp 35 miliar.

Wakil Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Bagus Sarwono akan menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan membuat catatan kepada stakeholder yang hadir dalam pertemuan itu. “Saya berharap pelayanan kesehatan bisa berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya. BERNANDA BURIT

Sumber: Koran Tempo, Rabu 17 Februari 2014 Halaman B4 Kolom 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *