Pendataan Jamkes Banyak Masalah

Oleh: Mediani Dyah Natalia

TEGALREJO: Sejumlah program jaminan kesehatan masyarakat miskin dari pemerintah masih menyisakan masalah, seperti pendataan masyarakat miskin, pembiayaan serta pelayanan. Dari ketiganya, persoalan pendataan masih menjadi kajian utama.

Berlatar belakang masalah tersebut, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, Selasa (16/2) mengadakan focus discussion group (FGD) dengan topik efektivitas implementasi program jaminan kesehatan masyarakat miskin di Provinsi DIY. Kepala Dinas Kesehatan DIY, Bondan Agus Suryanto menjelaskan selama ini pendataan masyarakat miskin menggunakan data dari BPS. Namun yang berhak memilih adalah Pemkot atau Pemkab masing-masing. Adapun penentuan dikelola oleh pemerintah seperti RW dan RT. Di sisi lain dia mengakui bila pelayanan jaminan di Kota maupun Kabupaten mengalami kendala.

“Khusus untuk pendataan memang masih ada masalah, seperti doubel anggota, tidak terdata atau salah terdata,” ujar dia.

Sampai 2010 ini, Bondan menyatakan data masih menggunakan sensus BPS yang lama. Pasalnya BPS sndiri baru melakukan survei pada pertengahan 2010 ini.

Kepala Bapel Jamkesos DIY, Sugeng Irianto menjelaskan jaminan ganda yang dimiliki oleh masyarakat berupa Jamkesmas dan Jamkesos secara teori tidak diperbolehkan. Pada kenyataannya, tahun lalu angka kejadian tersebut masih ditemukan. Untuk itu, tahun ini ia mengusulkan adanya pendataan ulang.

“Tahun kemarin ada, seharusnya tahun ini tidak ada,” tandasnya.

Sumber: Harian Jogja, Rabu 17 Februari 2010 Halaman 14 Kolom 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *