Pendaftar Siswa Baru Harus Jujur

Tahun lalu ditemukan pemalsuan akte kelahiran agar anak diterima di sekolah tertentu.

Neni Ridarineni

YOGYAKARTA – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya di Sekolah Dasar (SD) Negeri harus didasari kepercayaan dan kejujuran. Sehingga tidak akan terjadi kecurangan seperti pemalsuan akte kelahiran.

“Kalau saling percaya dan jujur tidak akan menimbulkan masalah seperti pemalsuan akte kelahiran yang menjadi salah satu syarat PPDB,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta Wahyuntono di sela-sela acara Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2010 yang diselenggarakan Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi DIY, di ruang pertemuan LOD DIY, Kamis (17/6).

Dalam pertemuan ini dihadiri antara lain, Dinas Pendidikan Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota Se DIY dan DPRD Provinsi DIY, DPRD Kabupaten Bantul, Dewan Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Tahun lalu, dikemukakan pemalsuan Akte Kelahiran siswa yang masuk di salah satu SD negeri di Kota Yogyakarta.

Dalam akte kelahiran tersebut usia siswa dituakan menjadi tujuh tahun, padahal sebetulnya usianya belum mencapai tujuh tahun. Hal ini karena syarat untuk masuk siswa SD negeri adalah tujuh tahun.

Menurut Wahyuntono, sekolah tidak mempunyai kewenangan untuk merunut apakah akte kelahiran yang dipakai sebagai salah satu prasyarat siswa masuk SD asli atau palsu. “Karena itu saya katakan harus didasarkan kepercayaan dan kejujuran dari semua pihak,” tutur dia. Tentu saja masyarakat sendiri harus jujur dan jangan mencari akte kelahiran palsu.

Diakui Wahyuntono bahwa pemalsuan akte kelahiran itu kemungkinan banyak, tetapi dia tidak mendata. Menurut dia, yang ketahuan adanya pemalsuan ijazah itu karena ada yang melaporkan. Karena itu untuk mencegah supaya tidak digunakannya akte kelahiran yang palsu, sekolah harus mengumumkan bahwa akte kelahiran yang digunakan harus yang benar dan tidak usah direkayasa.

Wakil Direktur Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi DIY, Bagus Sarwono mengemukakan tahun 2009 pihaknya mendapat laporan dari salah seorang wali murid bahwa di salah satu sekolah negeri di Kota Yogyakarta ada yang menggunakan akte kelahiran palsu untuk mendaftarkan anaknya. “Karena wali murid tersebut tahu persis bahwa anak yang akte kelahirannya dipalsukan tersebut usianya sama dengan usia anak wali murid yang melapor tapi kok tiba-tiba menjadi lebih tua,” ungkap dia.

Menurut Bagus, waktu itu kepala sekolah mendapat pengaduan wali murid. Tetapi kepala sekolah tidak mengacu pada pihak yang memberi informasi, melainkan hanya meminta kepada orangtua yang dilaporkan menggunakan akte kelahiran palsu untuk membuat pernyataan dengan materai bahwa akte kelahiran anaknya asli. Seharusnya pihak sekolah melakukan verifikasi kepada pihak yang memberi pengaduan dan meminta pembandingnya.

Berkaitan dengan laporan itu, LOD sempat mengecek ke rumah sakit yang mengeluarkan akte yang dipalsukan. “Ternyata setelah kami klarifikasi ke rumah sakit tersebut, rumah sakit menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan lahir tersebut. Ini berarti palsu dan dari sini kami kami yakin bahwa akte kelahiran tersebut benar palsu. Tetapi yang melakukan pemalsuan tersebut pihak orang lain (swasta) yang menyediakan jasa pembuatan akte kelahiran palsu. tetapi sampai sekarang belum diketahui siapa pihak lain tersebut dan kami sudah melaporkan ke kepolisian,” kata Bagus.

Sumber: Republika, Jumat 18 Juni 2010 Halaman 22 Kolom 4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *