Pencairan BLSM Menuai Komplain

JOGJA – Kebijakan pemerintah terhadap pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) menyisakan kekecewaan pada sebagian masyarakat tak mampu. Ini karena banyak di antara mereka tidak menerima bantuan tersebut. Kekecewaan itu mereka adukan ke Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY.

“Ada 12 aduan dari masyarakat tak mampu. Mereka merasa patut menerima bantuan namun tidak terdaftar,” ujar Ketua LOD DIY Ratna Mustika Sari, Kamis (4/7), di kantornya.

Komplain dari masyarakat itu benar adanya meski mekanisme pengaduan hanya melalui SMS Gateway, yang merupakan program baru LOD DIY. SMS itu ditindaklanjuti dengan kroscek ke lapangan.

Mereka yang tidak menerima BLSM, melengkapi aduan dengan data, pembanding penerima BLSM. “Aduan melalui SMS Gateway itu bersifat informasi awal. Selanjutnya kita pastikan dengan mengecek langsung ke lapangan,” tambahnya.

Dari 12 aduan yang masuk terdiri 5 aduan dari Sleman, 4 aduan dari Kota Jogja dan 3 aduan dari Kabupaten Bantul. Secara umum, validitas penerima bantuan BLSM patut dipertanyakan.

Soal keraguan validitas data penerima BLSM, pemerintah tidak mengimbanginya dengan menyiapkan manajemen komplain. LOD DIY minta Pemerintah Pusat memperbarui data penerima BLSM.

“Silahkan kirim aduan lewat SMS Gateway ke nomor 08112741000. Kami akan memberikan respons. Adapun tindak lanjut dari pengaduan yang masuk akan diteruskan dan dikoordinasikan bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD),” paparnya.

Program pengaduan BLSM sebagai pengembangan advokasi terhadap masyarakat yang telah diluncurkan pada 27 April 2013. Pengaduan melalui SMS ini mencakup semua bentuk aduan kaitannya dengan pelayanan pemerintah.

Selain LOD program ini juga dipelopori IDEA dan CRI. Hingga kemarin total pengaduan masyarakat lebih dari 500 SMS. Sebaran aduan meliputi 22 bidang layanan public. Tingkat komplain tertinggi mengarah pada perbaikan tiga bidang yakni kesehatan, pendidikan dan pertanahan.

Di bidang kesehatan ditindaklanjuti 40 pengirim SMS yang tersebar merata di kabupaten/kota di DIY. Melalui SMS Gateway ini 40 warga Kota Jogja mendapatkan kembali hak pelayanan dasar kesehatan. “Isu utama yang mengemuka adalah kartu layanan Jamkesmas,” ujar Ratna.

Wasingatu Zakiyah selaku direktur IDEA mengungkapkan secara kuantitatif dan dan rumusan tentang external complain handling mechanism ini menjadi rujukan utama rekomendasi perbaikan pelayanan publik di DIY. “Inisiasi ini menjadi milestone kerjasama antara LOD DIY, Pemerintah DIY, masyarakat dan industry telekomunikasi,” jelanya. (age)

Sumber: Bernas Jogja, Jumat 5 Juli 2013 Halaman 1 & 7

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *