Penarikan Pungutan PPDB Masih Marak

8 Agustus 2015

YOGYAKARTA – Meski dilarang, sejumlah sekolah di DIY disinyalir masih melakukan pungutan dari peserta didik baru. Temuan Lembaga Ombudsman DIY, pungutan liar terjadi di semua level pendidikan mulai dasar hingga menengah atas. Nominalnya bervariasi dari kisaran ratusan ribu sampai jutaan rupiah. “Temuan ini kami peroleh dari sistem jemput bola karena banyak keluhan dari wali murid,” kata Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sektor Swasta Lembaga Ombudsman DIY, Hanum Aryani, Jumat (7/8). Dari lima kabupaten/kota yang disurvei, pungutan paling banyak ditemukan di Bantul yakni 21 sekolah. Bahkan ada empat SMA negeri yang dilaporkan menarik sumbangan seragam hingga Rp 1,9 juta. Selain seragam, ada pula sekolah yang melakukan pungutan dengan modus infak, asuransi, dan uang gedung.

Kebanyakan tidak dilampiri kuitansi atau pemberitahuan lewat surat edaran sebelumnya. Sementara di Sleman, Lembaga Ombudsman menemukan salah satu MTs Negeri menarik pungutan bermodus infak dengan nominal paling sedikit Rp 500 ribu. “Salah satu wali murid mengaku sudah menulis Rp 800 ribu tapi oleh pihak sekolah diarahkan agar dibulatkan menjadi Rp 1 juta. Alasannya untuk perawatan komputer dan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak didanai BOS,” katanya. Selalu Terjadi Modus hampir sama ditemukan di salah satu SD di Kulonprogo yang menarik pungutan terhadap siswa tiap angkatan dengan dalih pembiayaan kegiatan drumband. Besarannya Rp 180 ribu per anak tiap tahun. Ketua Bidang Sosialisasi Kerja Sama dan Jaringan, Muhammad Imam Santoso mengatakan, pungutan semacam ini selalu terjadi tiap tahun bahkan nominalnya cenderung bertambah. Padahal dalam Permendikbud Nomer 60 Tahun 2011 sudah ditegaskan bahwa SD dan SMP sederajat dilarang menarik pungutan dari siswa. “Beberapa tahun belakangan, penarikan pungutan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di DIY. Ironisnya, hal ini seolah sudah menjadi kelaziman,” ujarnya.

Mencermati fakta itu, sudah waktunya dinas terkait turun ke bawah untuk melakukan kontrol. Di samping itu, masing- masing kepala daerah juga perlu mengeluarkan kebijakan tegas. Menindaklanjuti sejumlah temuan itu, dalam waktu dekat Lembaga Ombudsman akan mengundang sekolah bersangkutan untuk diklarifikasi. (J1-78)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *