Penahanan Ijazah Tidak Diatur dalam UU

Minggu, 26 Juni 2016 10:06

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DIY Ariyanto Wibowo mengatakan persoalan penahanan ijazah memang tidak diatur dalam Undang-undang dan belum ada regulasi yang mengaturnya. Penyelesaian persoalan pun dilakukan dengan mediasi.

“Tidak ada yang mengatur soal penahanan ijazah, namun biasanya akan dikembalikan ke KUHP,” ujar Ariyanto kepada Tribun Jogja pada Sabtu (25/6/2016).

Ia menjelaskan, permasalahan sensitif ini merupakan upaya perusahaan untuk mengikat pekerja agar tidak seenaknya keluar atau berhenti bekerja. Namun kadang permasalahan berlanjut ketika penahanan masih berlangsung walau kontrak atau masa kerja telah usai.

Tidak adanya regulasi, membuat Disnaker DIY selalu mengupayakan jalan mediasi dalam setiap penyelesaian sengketa ijazah pegawai. Ariyanto menyebut, mediasi bisa dilaksanakan ketika pekerja yang merasa rugi melakukan pelaporan ke Disnaker.

“Jadi pekerja melapor dulu lalu pengawas dari Disnaker akan melakukan pemeriksaan ke perusahaan terkait berdasarkan laporan sehingga bisa dilakukan mediasi langsung ke titik permasalahan,” terangnya.

Perwakilan dari Biro Hukum Setda DIY Gerenda Nurwulan mengatakan penahanan ijazah dalam perjanjian kerja kurang atau tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dan kepantasan.

Ia menjelaskan, ijazah tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga tidak bisa dijadikan barang jaminan.

“Ijazah itu tidak bisa dialihkan dan hanya menjadi pemilik nama yang tercantum, jadi tidak bisa dijadikan objek jaminan,” tutur Gerenda.

Saat ini dimanapun memang belum ada regulasi yang mengatur soal penahanan ijazah sheingga masih banyak ditemukan perusahaan yang melakukan praktik tersebut. (tribunjogja.com)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *