Penahanan Ijazah Pegawai Cokro Telo Jadi Celah Hukum Pidana

Minggu, 26 Juni 2016 08:53

Suasana depan kantor dan Toko Cokro Telo Corporation yang sekaligus menjadi kediaman dari Firmansyah, pada Sabtu (25/6/2016). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Pada Bulan Februari 2016, Lembaga Ombudsman (LO) DIY menerima laporan adanya perusahaan yang telah menahun menyita ijazah para pegawainya.

Walau tidak ada regulasi yang mengatur penahanan ijazah di dunia industrial Kota Yogyakarta, LO DIY menilai penahanan tidak seharusnya dilakukan.

Terlebih perusahaan tersebut, dari pengakuan para eks pegawai yang melapor, bermasalah dalam perjalanan bisnisnya.

Kepala Bidang Pelayanan dan Investigasi LO DIY Hanum Aryani SH menegaskan, bahwa secara hukum tidak mentolerir bahwa ijazah merupakan objek jaminan.

Ijazah tidak boleh dipindah tangankan karena ijazah merupakan milik individu atau pribaIu sehingga ijazah tidak mempunyai nilai ekonomis unuk ditahan sebagai jaminan.

Menurutnya, dalam pengajuan kontrak antara pengusaha atau pihak yang mewakili perusahaan dengan pekerja harus ada keseimbangan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Walaupun penahanan ijazah oleh pengusaha dimaksudkan untuk menahan pekerja agar tunduk pada kontrak, namun penahanan ijazah tidak dibenarkan dalam aspek apapun.

“Ijazah itu hak pribadi jadi tidak bisa ditahan. PR-nya saat ini adalah terus mensosialisasikan ke pelaku usaha untuk tidak menahan ijazah sebagai jaminan,” ujar Hanum saat diskusi tentang Penahanan Ijazah Pekerja oleh Perusahaan di kantor LO DIY pada Kamis (23/6/2016).

LO DIY menampung laporan aduan pada 29 Februari 2016 dari beberapa pekerja dan mantan pekerja perusahaan Cokro Telo Corporation (CV. Cipta Mandiri Kreasindo).

Para pelapor merupakan pekerja yang belum selesai masa kontraknya namun sudah berhenti bekerja karena permasalahan internal perusahaan. Mereka meminta bantuan LO DIY untuk bisa mengeluarkan ijazah yang ditahan perusahaan.

Hanum mengatakan, kasus ini spesial karena walau pekerja memberhentikan diri sebelum masa kontrak selesai, para pelapor ini tidak bisa dikatakan pekerja yang tidak baik.

Hanum menjelaskan, dari sisi kontrak, para pelapor ini memang lemah. Namun alasan-alasan dibalik berhentinya para pekerja perlu menjadi pertimbangan untuk pengembalian ijazah.

“Mereka bukan pekerja yang berperilaku tidak baik, karena mereka terpepet dan memutuskan keluar. Jadi kita mengambil momen pengembalian ijazah ini melalui celah hukum pidana,” ungkap Hanum.

Hanum juga menjelaskan, bila kemauan dari pelapor adalah pengembalian ijazah, maka LO DIY bisa mengambil kesempatan melalui celah pidana yang dilakukan oleh pemilik atau bos Cokro Telo tersebut.

Pun, hanum juga mendesak Kepolisian Daerah (Polda) DIY untuk bisa mengusut tindak pidana sehingga ijazah pekerja bisa dinegoisasikan untuk dikembalikan.

“Jalan terakhirnya ya dengan celah hukum pidana tersebut karena ada pelanggaran selain penahanan ijazah untuk menguatkan Polda agar segera menindaklanjuti laporan atau mengusut pemilik Cokro Telo,” tegas Hanum.

Sejauh ini, LO DIY hanya bisa mendampingi para pelapor untuk bisa meraih haknya yakni mendapatkan ijazahnya kembali.

Kasus atau permasalahan internal perusahaan, Hanum serahkan sepenuhnya ke kepolisian dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta.

Pengawas dari Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Haryono mengungkapkan, dinasnya tidak bisa menjamin untuk proses pengembalian ijazah karena terkendala pada kontrak kerja yang sudah ditandatangani oleh pelapor dengan pemilik perusahaan.

Namun, Haryono menyebut, Dinsosnakertrans bisa menindak tindakan pemilik perusahaan yang tidak sesuai dengan etika bisnis tersebut.

“Kita hanya bisa mengusut soal hubungan industrialnya saja, mungkin saja setelah kita tindak pemilik mau mengembalikan ijazah para pelapor,” ujar Haryono.

Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda DIY Kompol Siswadi, SH. mengatakan, kepolisian bisa bertindak bilamana para pelapor sudah melakukan pelaporan ke kepolisian dengan lengkap yang melampirkan saksi.

“Kalau sudah dibuat laporan maka baru bisa kita melakukan penyelidikan terhadap perusahaan dan orang yang menjadi tuntutan,” ujar Kompol Siswadi. (tribunjogja.com)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *